Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
Direktur Eksekutif Institute For Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan pada kasus PLN, opsi pencarian dana yang dilakukan yakni dengan mencari pinjaman dengan terms yang lebih baik serta bunga lebih rendah untuk lunasi utang dengan bunga yang lebih tinggi.
Fabby melanjutkan, penugasan pemerintah kepada PLN untuk pembangunan infrastruktur dan sistem kelistrikan lainnya haruslah mempertimbangkan kemampuan finansial PLN.
"Dalam kasus PLN, kuncinya adalah perbaikan tarif tenaga listrik yang selama beberapa tahun ini tidak mengalami penyesuian dan demikian juga dengan pemberlakuan tarif adjustment," kata Fabby kepada Kontan.co.id, Kamis (10/6).
Fabby pun menambahkan, jika ada penyesuaian tarif dengan memasukkan tingkat pengembalian investasi (RoI) atau aset (RoA) dan margin yang layak untuk public utility, maka keuangan PLN akan lebih sehat dan mampu untuk menyediakan investasi dari dana perusahaan dan bisa mengurangi utang.
Fabby mengungkapkan, untuk program penugasan 35 ribu MW PLN membutuhkan biaya sekitar Rp 1.200 triliun dimana PLN menanggung sebesar Rp 580 triliun hingga Rp 590 triliun, sementara PMN sebesar Rp 40 triliun dan dana internal Rp 47 triliun serta sisanya sebesar Rp 497 triliun dari utang. "Kalau tidak utang, tidak bisa bangun transmisi dan distribusi," kata Fabby.
Senada, Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengungkapkan mayoritas utang yang melilit BUMN sektor energi juga disebabkan program penugasan oleh pemerintah. Sebagai contoh pelaksanaan program listrik 35 ribu MW untuk PLN. Dengan pendanaan yang terbatas maka PLN melakukan pencarian modal melalui penerbitan surat utang.
"Kalau tiap tahun butuh capex Rp 100 triliun maka dalam 5 tahun utang PLN bisa terakumulasi," kata Toto.
Toto mengungkapkan, refinancing utang merupakan suatu hal yang lazim dilakukan korporasi termasuk yang dilakukan PLN dan MIND ID. Dengan global bond yang memiliki bunga lebih rendah maka ada efek penghematan yang dinilai bisa dicapai.
"Supaya kesehatan lebih baik maka BUMN energi harus mulai meningkatkan financing project dari sisi ekuitas misalnya mengundang strategic investor atau memanfaatkan pembiayaan lembaga seperti LPI/SWF," sambung Toto.
Selanjutnya: OJK: Penyelesaikan kredit dengan skema debt to equity swap diperbolehkan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
