Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk kembali membawa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sebab, akibat dampak pandemi virus corona, pemerintah telah menggunakan ruang fiskal dengan memperlebar defisit APBN di atas 3% terhadap PDB. Lebih tinggi dari besaran defisit yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Kebijakan tersebut diambil setelah pemeritah mendapat restu melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Baca Juga: Sri Mulyani: Anggaran vaksin corona harus ada karena prioritas
Dalam UU 2/2020 itu menyebut defisit APBN diperbolehkan berada di atas 3% selama tiga tahun yakni dalam kurung waktu 2020 hingga 2022. Alhasil, defisit APBN 2020 ditetapkan sebesar 6,34% terhadap PDB. Padahal sebelum pandemi pemerintah menargetkan defisit 2020 sebesar 1,76% atau turun dari realiasi 2019 yakni 2,2% terhadap PDB.
Namun demikian, laporan APBN 2020 mencatat sepanjang tahun lalu realiasi defisit lebih rendah daripada outlook yakni sebesar 6,09% terhadap PDB. Dengan komponen realisasi belanja negara Rp 2.589,9 triliun, sedangkan penerimaan negara hanya sebesar Rp 1.633,6 triliun.
Lantas di tahun 2021, sebagaimana postur APBN 2021 target defisit sebesar 5,7% terhadap PDB karena pagu belanja negara sejumlah Rp 2.750 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp 1.743,6 triliun.
Sri Mulyani, mengatakan, pemerintah akan tetap menggunakan timeline dalam UU Nomor 2/2020. Ia bilang, tren defisit ke depan tentunya akan tergantung dari dinamika pemulihan ekonomi yang diproyeksikan terus membaik. Namun, penggunaan APBN dalam dua tahun ke depan dipastikan sangat teliti dan berhati-hati.
Kendati demikian, Sri Mulyani menekankan, pemulihan ekonomi tidak boleh dan tidak hanya tergantung APBN. Karena pemerintah lewat fiskalnya tidak akan bisa berdiri sendiri mendompleng kompensasi konsumsi, investasi, dan ekspor-impor.
Sri Mulyani menyampaikan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) harus berupaya keras agar investasi meningkat kembali. Sebab, saat ekonomi lebih baik daripada tahun 2020 momentum investasi akan datang.
Baca Juga: Kata Sri Mulyani terkait defisit anggaran 2020 yang mencapai Rp 956 triliun
Pemulihan ekonomi pun sebetulnya sudah mulai dirasakan pada 2021. “Di satu sisi capital inflow terjadi lagi dan kita harap tidak hanya inflow untuk surat berharga atau saham, tapi juga inflow foreign direct investment (FDI) yang kemudian bisa jadi salah satu pendorong ekonomi,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN 2020, Rabu (6/1).
Di sisi lain, ekspor juga demikian, mulai membaik terutama di pengujung 2020 lalu. Hal ini disebabkan momentum pemulihan ekonomi di banyak negara mulai bangkgit, maka peningkatan ekspor akan terus didukung.
Sementara itu, untuk konsumsi dengan vaksinasi virus corona yang segera dilaksanakan akan menimbulkan confidence bagi masyarakat. Apabila vaksinasi berjalan dengan efektif, kegiatan dari mobilitas masyarakat tentu akan membaik.
Namun sambil menunggu vaksinasi beres, Sri Mulyani meminta masyarakat harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Dus, konsumsi rumah tangga diharapkan berada di zona positif.
“Kalau ini terjadi, APBN akan lebih sehat karena ekonomi lebih sehat dan penerimaan dari pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga meningkat sementara belanja dijaga tepat,” jelas Sri Mulyani.
Selanjutnya: Indonesia dapat vaksin gavi covax secara gratis, Sri Mulyani: Bisa hemat anggaran
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
