Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
Merujuk draft RUU EBT, Pasal 53 ayat (2) pungutan ekspor Energi Terbarukan memang belum masuk salah satu sumber dana EBT.
Surya mengungkapkan penggunaan pungutan ekspor untuk sumber ET diharapkan mampu mendorong percepatan investasi ET terlebih jika telah ada kepastian hukum dan berusaha. "Sudah banyak yang diekspor tapi tidak ada pungutan apa-apa," ujar dia..
Ia pun menambahkan, untuk impor saat ini sebenarnya juga telah dilakukan salah satunya dalam bentuk pelet biomassa.Menurutnya, penggunaan dalam negeri yang masih minim jadi salah satu penyebab sumber ET ini diimpor.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai perlu ada pembatasan bahkan pelarangan ekspor sumber ET.
Fabby mengungkapkan, pelaksanaan ekspor sebaiknya dilakukan untuk energi yang dihasilkan dan bukan pada bahan baku.
Baca Juga: Komisi VII DPR kebut pembahasan RUU energi baru dan terbarukan (EBT)
"Energinya atau carrier energy-nya, misalnya listrik, gas-gas, misalnya CNG dari proses biomassa, atau hidrogen yang diproduksi dari pembangkit energi terbarukan," kata Fabby, Senin (1/2).
Fabby menuturkan, selama ini praktik ekspor bahan baku sumber ET dilakukan meliputi biomassa, cangkang sawit hingga wood pellet. Kegiatan ekspor ini membuat pemanfaatan sumber ET untuk dalam negeri menjadi minim, hal ini juga membuat harga untuk pasar dalam negeri jadi mahal pasalnya mengikuti indeks yang digunakan untuk pasar ekspor.
"Kalau ekspor diperketat atau dilarang sama sekali justru akan meningkatkan investasi pada sisi pembangkit atau infrastruktur lain yang memerlukan feedstock biomassa tersebut," pungkas Fabby.
Dalam catatan Kontan.co.id, Komisi VII DPR RI bakal mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menargetkan pembahasan RUU EBT bisa tuntas pada Oktober 2021.
Kata dia, UU EBT menjadi bagian dari program legislasi nasional (prolegnas) prioritas. Pada 25 Januari 2021, Komisi VII sudah menyiapkan naskah akademik dan legal draft RUU EBT.
"Insha Allah bulan Oktober nanti UU EBT akan segera tuntas, menjadi UU baru di Indonesia," kata Sugeng dalam acara daring yang digelar Kamis (28/1).
Selanjutnya: Ditargetkan terbit pada Oktober 2021, begini isi Rancangan Undang-Undang (RUU) EBT
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
