kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45893,43   -4,59   -0.51%
  • EMAS1.333.000 0,53%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Prospek bisnis jalan tol tahun ini masih membentang


Senin, 18 Januari 2021 / 06:40 WIB
Prospek bisnis jalan tol tahun ini masih membentang

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit bagi pelaku usaha jalan tol. Industri infrastruktur jalan tol sedang menguji ketahanan model bisnisnya.

Sekjen Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Krist Ade Sudiyono memaparkan di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, secara garis besar kinerja industri jalan tol 2020 masih cukup baik. "Sampai dengan akhir tahun 2020, pemerintah berhasil menambah ruas jalan tol yang beroperasi sepanjang 258 km sehingga total panjang jalan tol yang beroperasi menjadi 2.333 km," kata Krist, Minggu (17/1).

Tercatat ada 814 km yang masih dalam tahap konstruksi di antaranya ruas Depok-Antasari, ruas Cinere-Jagorawi, ruas Bogor-Ciawi dan sebagainya. Pemerintah juga telah menggelar beberapa proyek inisiasi baru seperti ruas Jogja-Solo, ruas Bawen-Jogja, ruas Bogor-Serpong, ruas Cikunir-Karawaci, ruas Kamal-Teluk Naga, dan sebagainya.

Hal yang sama juga untuk kinerja jalan tol yang sudah beroperasi. Goncangan di awal pandemi dengan melemahnya trafik jalan tol tidak berlangsung lama, seiring dengan pelonggaran PSBB di pertengahan tahun 2020 trafik kembali meningkat.

Baca Juga: Sudah berlaku! Tarif tol terbaru Jakarta-Bandung di 2021

Di akhir 2020 trafik harian beberapa ruas jalan tol bervariasi antara 70% hingga 90% mendekati trafik di awal tahun sebelum pandemi.  "Pola V-Shape yang terjadi di jalan tol saat ini menunjukkan volume lalu lintas memasuki fase pemulihan," terang dia.

Meskipun Januari 2021 proses vaksinasi mulai dilakukan, namun ketentuan protokol Covid-19 masih harus tetap dijalankan. Kondisi ini mempengaruhi proses penyelesaian beberapa pekerjaan konstruksi, dan tuntutan penerapan protokol kesehatan yg ketat di tol operasional.

Dari perspektif bisnis, upaya menjaga iklim investasi dan kepastian usaha jalan tol, diprediksi menjadi lebih berat. Upaya menarik investor baru menjadi lebih menantang karena perbedaan ekspektasi baik dari sisi regulator, investor, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Baca Juga: BPJT menunggu menteri PUPR tetapkan pemenang tender proyek MLFF

Selain aspek tingkat kelayakan proyek, nilai valuasi dan ketersediaan pendanaan proyek, dan kompleksitas kompetensi yang dibutuhkan untuk memasuki bisnis jalan tol, akan menjadi diskursus dan narasi utama, selain berkembangnya tuntutan nilai publik yang semakin kuat ke depan.

Aktualisasi kinerja operasi jalan tol diprediksi masih akan tertekan, karena perbedaan asumsi dasar bisnis plan dan konsistensi penerapan model bisnis yang disepakati.

Ia mencontohkan asumsi proyeksi trafik jalan tol yang tergerus akibat pandemi Covid-19. Demikian juga penyesuaian tarif berdasarkan inflasi dua tahun aktual. Perbedaan signifikan kedua asumsi ini, tentu akan mempengaruhi kelayakan dan appetite investasi jalan tol.

Hal lain yang juga akan menjadi tantangan di 2021 adalah keterlibatan sejak awal dari pemerintah daerah. Selain pemerintah pusat, Pemda memegang kunci krusial dari keberhasilan proyek infrastruktur.

"Pemda harusnya menjadi ujung tombak utama dalam merancang komunikasi publik terkait pembangunan infrastruktur. Pemerintah Daerah adalah pihak yang mendapatkan keuntungan nilai publik paling tinggi dari keberadaan infrastruktur publik tersebut," kata dia.

Baca Juga: Ingat, 6 tol Jasa Marga mulai 17 Januari jam 00.00 WIB naik, ini tarif lengkapnya

Peluang Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun pemulihan bagi Indonesia. Vaksinasi Covid-19 diharapkan dapat efektif mengembalikan kegiatan fisik dan mendorong ekonomi yang ditargetkan tumbuh pada level 4%-5%.

Investasi infrastruktur diprediksi akan kembali menggeliat. Terlihat dari optimisme pemerintah dalam menetapkan besarnya target pembangunan infrastruktur dan alokasi anggaran.

Industri infrastruktur, termasuk jalan tol, masih menjadi fokus pemerintah terutama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah bermaksud menambah pembangunan jalan tol baru hingga mencapai 4.500 km di tahun 2024. Khusus di tahun 2021, ditargetkan akan dioperasikan sepanjang 730 km yang berada di Trans Sumatra (428 km), area Metro (192 km) dan Jawa (110 km).

Baca Juga: SWF ditargetkan beroperasi akhir Januari, ini emiten-emiten yang bisa diuntungkan

Pembangunan Jalan di Jawa akan berfokus kepada pengembangan mengingat 959 km dari 1.144 km ruas Tol Trans Jawa sudah beroperasi. Di sisi lain, pemerintah menargetkan sepanjang 2.400 km Jalan Tol Trans Sumatra akan beroperasi pada tahun 2024.

Sebagian besar rencana pembangunan jalan tol tersebut akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau dikenal juga dengan skema PPP. Skema ini diatur dalam peraturan presiden no. 38/2015. Hal ini membawa kesempatan yang besar bagi investor swasta dan badan usaha untuk terus mengembangkan portofolionya di bisnis infrastruktur jalan tol.

Selain menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN), politik anggaran dengan prioritas terhadap pembangunan infrastruktur, pemerintah juga telah melakukan reformasi dan de-birokratisasi berbagai kebijakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, menyederhanakan perizinan dan meningkatkan investasi.

Seperti diketahui, di penghujung tahun 2020, reformasi perundang-undangan melalui UU Cipta Kerja dan inisiasi sovereign wealth fund (SWF) memberikan dorongan positif di industri jalan tol. Inisiasi Lembaga Pengelola Investasi ini diprediksi akan meningkatkan minat investor luar negeri terhadap infrastruktur nasional, termasuk jalan tol.

Baca Juga: PT Jasa Marga Tbk (JSMR) Mengalokasikan Belanja Modal Rp 7,5 Triliun

Membaca berbagai fenomena lingkungan bisnis tersebut, Krist menilai tahun 2021 adalah tahun peluang bagi pengembangan infrastruktur di Indonesia.

Investasi di jalan tol yang memerlukan kapital yang besar dan tingkat pengembalian yang sangat panjang, membutuhkan kepastian usaha dan tingkat pengembalian jangka panjang sebagai kunci utamanya.

"Bisnis yang resilience yang didukung konsistensi dari semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan memenuhi persyaratan model bisnis dari investasi ini sangat diperlukan. Semoga," pungkasnya.

Baca Juga: Bayar uang muka proyek, PUPR bakal serap anggaran Rp 14,8 triliun di bulan ini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

×