Pemutihan Tunggakan & Batal Naik Tarif, BPJS Kesehatan Terancam Defisit?

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Rencana pemerintah menghapus tunggakan iuran peserta sekaligus membatalkan kenaikan tarif BPJS Kesehatan pada 2026 menuai banyak tanggapan dari para ekonom.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyebut kebijakan tersebut bak pedang bermata dua. Menurutnya, langkah ini memang sangat populis dan meringankan beban masyarakat, namun di sisi lain bisa menekan stabilitas keuangan BPJS Kesehatan.

“Menurut analisa saya, ada dua sebab, daya beli masyarakat yang sedang turun serta isu governance di mana masyarakat tidak mempunyai disiplin membayar,” ujar Wijayanto kepada Kontan.co.id, Jumat (24/10).

Ia menilai, meningkatnya tunggakan iuran peserta mandiri tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Karena itu, dua akar persoalan—daya beli dan disiplin pembayaran—perlu dibenahi bersamaan agar masalah tidak terus berulang.

Terkait wacana pemutihan tunggakan, Wijayanto menilai kebijakan ini cukup baik, meski berimplikasi besar terhadap APBN. 

Baca Juga: Punya Utang Iuran BPJS? Cek, Bisa Dihapus Hingga 24 Bulan ke Belakang!

“Penghapusan tunggakan adalah ide bagus, artinya Pemerintah akan membayar Rp 20 triliun ke BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Sementara pembatalan kenaikan tarif pada 2026 disebut sebagai kabar baik bagi masyarakat di tengah tekanan daya beli yang melemah. Namun, Wijayanto mengingatkan, kebijakan itu bisa menambah beban finansial BPJS Kesehatan.

“Ini bagus dari sisi masyarakat, tetapi berat bagi keuangan BPJS,” katanya.

Ia memperkirakan BPJS Kesehatan akan memerlukan tambahan dana dari pemerintah untuk menjaga arus kas dan keberlanjutan operasional. Meski begitu, dana Rp 20 triliun hasil kebijakan pemutihan tunggakan dinilai cukup untuk menjadi bantalan sementara.

“Terkait operasional 2026, dana Rp 20 triliun dari pemerintah rasanya cukup untuk bisa membantu keuangan BPJS Kesehatan,” pungkas Wijayanto.

Baca Juga: BLT Kesra Rp 900.000 Cair Oktober–Desember! Cek Anda Termasuk Penerima atau Bukan

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa dana Rp 20 triliun tersebut berbeda dari anggaran penghapusan tunggakan peserta.

“Setahu saya anggaran Rp 20 triliun terpisah dengan penghapusan tunggakan,” ujarnya kepada KONTAN, Kamis (23/10/2025).

Ghufron juga memastikan bahwa meski tarif iuran tak naik, kualitas pelayanan BPJS Kesehatan akan terus ditingkatkan pada 2026.

Beberapa langkah sudah disiapkan, antara lain peningkatan mutu layanan, penguatan program kendali biaya dan mutu, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam sistem pengelolaan.

Tonton: Pastikan Iuran Tak Naik, Purbaya Suntik BPJS Kesehatan Rp 20 Triliun

“Ketiga, kita berharap layanan kesehatan akan lebih baik dibanding sekarang atau sebelumnya,” imbuh Ghufron.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News