Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Seorang diplomat PBB yang mengetahui laporan rahasia yang diberikan kepada anggota Dewan Keamanan pada hari Senin mengatakan, Korea Utara mempertahankan dan mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya sepanjang tahun 2020 yang melanggar sanksi internasional.
Laporan oleh pengawas sanksi independen mengatakan Pyongyang memproduksi bahan fisil, memelihara fasilitas nuklir dan meningkatkan infrastruktur rudal balistiknya dan terus mencari bahan dan teknologi untuk program tersebut dari luar negeri.
Laporan tahunan kepada komite sanksi Korea Utara Dewan Keamanan datang hanya beberapa minggu setelah Presiden AS Joe Biden menjabat. Seorang perwakilan Departemen Luar Negeri mengatakan pada hari Senin bahwa pemerintah merencanakan pendekatan baru ke Korea Utara yang mencakup tinjauan penuh dengan sekutu "pada opsi tekanan yang sedang berlangsung dan potensi diplomasi di masa depan."
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan mantan Presiden AS Donald Trump bertemu tiga kali pada 2018 dan 2019, tetapi gagal membuat kemajuan terkait seruan AS kepada Pyongyang untuk menyerahkan senjata nuklirnya dan tuntutan Korea Utara untuk diakhirinya sanksi.
Baca Juga: Kim Jong Un larang kaca mobil berwarna gelap, ini sanksi bagi yang melanggar
Menurut sumber Reuters, berdasarkan laporan PBB tersebut, pada tahun lalu, Korea Utara menampilkan sistem rudal balistik jarak pendek, jarak menengah, kapal selam dan antarbenua baru di parade militer.
Meskipun tidak ada uji coba rudal nuklir atau balistik pada tahun 2020, Pyongyang mengumumkan persiapan untuk pengujian dan produksi kepala perang rudal balistik baru dan pengembangan senjata nuklir taktis.
Baca Juga: Korut bakal dapat hampir 2 juta vaksin Covid-19 dari program COVAX
Misi PBB Korea Utara di New York tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari laporan tersebut.
Korea Utara telah dikenai sanksi PBB sejak 2006. Sanksi tersebut telah diperkuat oleh 15 anggota Dewan Keamanan selama bertahun-tahun dalam upaya untuk memotong dana untuk program rudal nuklir dan balistik Pyongyang.
Pada 2019, pemantau sanksi PBB melaporkan bahwa Korea Utara menghasilkan setidaknya US$ 370 juta dengan mengekspor batu bara, yang dilarang berdasarkan sanksi PBB. Tetapi tahun lalu, mereka mengatakan pengiriman batu bara tampaknya sebagian besar telah ditangguhkan sejak Juli 2020.
Baca Juga: Koleksi rudal Korea Utara bikin gentar, dari Scud hingga Taepodong
Negara Asia yang terisolasi itu memberlakukan penguncian ketat tahun lalu di tengah pandemi virus corona yang telah memangkas perdagangannya, melukai perekonomian yang sudah dibebani oleh sanksi internasional.
Reuters memberitakan, lebih dari 40 negara menuduh Korea Utara pada bulan Juli, secara ilegal melanggar batasan PBB untuk impor minyak sulingan.
Pengawas sanksi PBB mengatakan citra dan data yang diberikan kepada mereka oleh negara anggota tak dikenal menunjukkan bahwa Pyongyang telah melanggar batas tahunan 500.000 barel beberapa kali.
Kim mengatakan bulan lalu rencana ekonomi lima tahunnya gagal. Dia telah berusaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pasokan listrik. Akan tetapi, badan-badan PBB melaporkan Korea Utara kekurangan listrik dan makanan kronis, yang kemudian diperburuk oleh sanksi, pandemi Covid-19, dan banjir parah.
Selanjutnya: Bikin cemas, Korea Utara latihan serangan dengan target kantor Presiden Korea Selatan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
