Soal pembelajaran tatap muka, pengamat menilai yang terpenting persetujuan orang tua

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

“Melalui SKB ini kita harapkan anak-anak bisa terpenuhi hak-haknya dalam memperoleh pendidikan. Kita harus akui PJJ selama ini tidak dapat disamakan dengan pembelajaran tatap muka," ujar Muhadjir Effendy. 

Namun demikian, menurutnya, kesuksesan implementasi SKB Empat Menteri terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka tidak lepas dari komitmen dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah didorong ikut serta memberikan sosialisasi khususnya kepada satuan pendidikan yang ada di wilayah masing-masing.

Baca Juga: India embargo vaksin Covid-19, begini dampaknya bagi Indonesia

Ia pun mengungkap peran dari Satgas Covid-19 di tingkat satuan pendidikan sangat krusial. Akan tetapi, peranan tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif seluruh warga sekolah termasuk penanaman disiplin protokol kesehatan mulai dari rumah hingga selama berada di sekolah.

Di samping itu juga, pemerintah telah menjalankan program vaksinasi COVID-19 yang dimulai sejak awal 2021. Bahkan, tenaga pendidik dan kependidikan masuk salah satu prioritas sasaran vaksinasi dengan target selesai pada bulan Juni atau sebelum dimulainya implementasi SKB pembelajaran tatap muka.

"Vaksinasi COVID-19 terhadap para pendidik dan tenaga kependidikan ini dalam rangka mendukung akselerasi pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kita harapkan pada tahun ajaran baru di Juli 2021 seluruh satuan pendidikan sudah dapat menyediakan layanan pembelajaran tatap muka secara terbatas," pungkas Menko PMK.

Selanjutnya: Vaksinasi tembus 10 juta dosis, Indonesia masuk 4 besar dunia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News