Proyeksi Penghematan BBM dari WFH Sehari: Potensi Besar, Dampak Riil Kecil

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Pemerintah berencana mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan pada akhir Maret 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi efisiensi energi di tengah ketidakpastian global yang mendorong kenaikan tekanan harga energi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, kebijakan tersebut akan segera diumumkan setelah melalui pembahasan di internal pemerintah. Pemerintah berharap langkah ini dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama dari mobilitas aparatur sipil negara (ASN) di kota-kota besar.

Namun, sejumlah pihak menilai dampaknya terhadap efisiensi energi nasional dan beban fiskal negara relatif terbatas.

FITRA: Penghematan BBM dari WFH Cenderung Simbolik

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi menilai, kebijakan WFH memang tampak menarik sebagai instrumen penghematan BBM, tetapi efeknya dinilai lebih bersifat jangka pendek dan simbolik jika dilihat dari perspektif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Secara teori, pengurangan mobilitas ASN dapat menekan konsumsi BBM harian. Namun, konsumsi BBM nasional tidak hanya ditopang perjalanan ASN, melainkan didominasi sektor logistik, industri, dan transportasi umum yang porsinya jauh lebih besar.

Baca Juga: Daftar 20 Universitas Terbaik Indonesia, Sila Pilih untuk Daftar UTBK di Snbmp.id

“Artinya, dampak fiskal dari WFH terhadap penghematan subsidi energi relatif kecil dibanding total beban subsidi yang terus meningkat,” ujar Badiul kepada Kontan, Minggu (29/3/2026).

Proyeksi Penghematan BBM: Potensi Besar, Dampak Riil Kecil

Badiul memproyeksikan, dengan asumsi moderat sekitar 50% dari ±4,2 juta ASN menerapkan WFH dan menghemat rata-rata 1 liter BBM per hari kerja, potensi penghematan bisa mencapai sekitar 554 juta liter per tahun.

Namun setelah memperhitungkan kebocoran (leakage) serta pergeseran konsumsi energi ke rumah tangga, dampak riilnya diperkirakan hanya sekitar Rp 1 triliun hingga Rp 1,2 triliun per tahun.

Nilai tersebut bahkan kurang dari 1% total subsidi energi nasional. Dengan demikian, kebijakan WFH lebih mencerminkan efisiensi marginal dibanding solusi strategis jangka panjang.

Risiko Cost Shifting dan Moral Hazard

Badiul juga mengingatkan adanya potensi cost shifting, yakni beban energi yang berpindah dari negara ke individu. Dalam skenario ini, konsumsi BBM mungkin turun, tetapi konsumsi listrik rumah tangga berpotensi meningkat tanpa pengurangan energi agregat secara signifikan.

Selain itu, kebijakan ini dinilai berisiko menimbulkan moral hazard karena pemerintah tampak responsif menghadapi ancaman krisis energi, tetapi belum menyentuh akar persoalan utama seperti ketergantungan struktural terhadap BBM fosil dan lemahnya reformasi sektor transportasi.

Baca Juga: Resmi Berlaku, 8 Aplikasi Medsos & Game Ini Wajib Hapus Akun Anak-Anak

Ia juga menekankan, jika tidak dirancang matang, kebijakan WFH bisa menurunkan kualitas layanan publik, terutama sektor pelayanan yang masih mengandalkan kehadiran fisik.

“Efisiensi energi bisa menjadi semu jika dibayar dengan penurunan produktivitas birokrasi dan kualitas pelayanan,” ujarnya.

Reformasi Energi Jangka Panjang Dinilai Lebih Penting

Untuk jangka panjang, Badiul mendorong pemerintah mempercepat reformasi struktural, antara lain:

- penguatan transportasi publik massal berbasis listrik,
- perbaikan skema subsidi energi agar lebih tepat sasaran,
- peningkatan investasi pada energi alternatif seperti biofuel, kendaraan listrik, dan energi terbarukan.

Langkah tersebut dinilai lebih strategis untuk menurunkan ketergantungan terhadap BBM impor dan mengurangi tekanan subsidi.

Industri Nilai WFH Tetap Bermanfaat untuk Efisiensi Mobilitas

Di sisi lain, pelaku industri menilai kebijakan WFH tetap memiliki dampak positif bagi efisiensi konsumsi energi.

Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana (PJUC) Hadi Ismoyo menyebut, pengurangan mobilitas pekerja dapat menekan konsumsi BBM secara lebih signifikan, terutama di kota-kota besar dengan tingkat kemacetan tinggi.

Ia menilai pemanfaatan teknologi digital seperti rapat daring dapat menjaga produktivitas bisnis tetap berjalan.

“Dengan optimalisasi virtual meeting, tujuan bisnis tetap bisa tercapai,” ujarnya kepada Kontan, Minggu (29/3/2026).

Tonton: CoreTax Sering Bermasalah, Purbaya Ungkap Dugaan Oknum Internal Mainkan Vendor

Dorong Konversi Energi dan Penguatan Cadangan BBM

Hadi juga mendorong pemerintah agar kebijakan WFH tetap diiringi langkah jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Beberapa strategi yang dinilai penting antara lain:

- program konversi BBM ke gas,
- konversi sepeda motor BBM menjadi motor listrik,
- pembangunan fasilitas penyimpanan seperti tank farm atau floating storage untuk meningkatkan cadangan BBM dari 20 hari menjadi 45 hari melalui kolaborasi swasta.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kelanjutan program biodiesel menuju B50, pengembangan bioetanol campuran E10 hingga E30, serta percepatan eksplorasi migas melalui road map eksplorasi masif di sejumlah wilayah prospektif.

Dengan demikian, WFH seminggu sekali dinilai bisa menjadi salah satu opsi efisiensi, tetapi efektivitasnya akan bergantung pada desain kebijakan serta konsistensi pemerintah dalam menjalankan reformasi energi jangka panjang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News