/2026/05/21/1789217675.jpg "Prabowo Ingin RI Jadi Penentu Harga CPO Dunia, Pelaku Industri: Tak Semudah Itu")
Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Ambisi Presiden RI Prabowo Subianto menjadikan Indonesia sebagai penentu harga minyak sawit dunia memunculkan beragam pandangan dari pelaku industri, petani, hingga pengamat sawit.
Sebagian menilai target tersebut tidak mudah dicapai karena harga crude palm oil (CPO) masih sangat dipengaruhi mekanisme pasar global serta persaingan dengan minyak nabati lain. Namun, ada juga yang melihat peluang Indonesia menjadi price maker jika perdagangan sawit nasional mampu dikonsolidasikan secara kolektif.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Eddy Martono mengatakan harga minyak sawit dunia tetap ditentukan kondisi supply dan demand global. Menurut dia, meski Indonesia merupakan produsen sawit terbesar dunia, harga CPO masih dipengaruhi dinamika pasar internasional, termasuk faktor geopolitik seperti perang.
“Minyak sawit itu komoditas global, jadi yang menentukan harga adalah pasar atau supply dan demand,” ujarnya kepada Kontan, Minggu (24/5/2026).
Eddy menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah memiliki instrumen untuk menjaga stabilitas harga sawit domestik melalui kebijakan mandatory biodiesel. Program tersebut dinilai membantu menjaga harga sawit agar tidak tertekan terlalu dalam.
Ia mencontohkan, sebelum kebijakan mandatory biodiesel diterapkan, harga sawit sempat berada di bawah biaya produksi sehingga petani memilih membakar tandan buah segar (TBS) lantaran biaya panen dan angkut lebih mahal dibandingkan harga jual.
“Dengan mandatory biodiesel ini harga lebih terkendali dibandingkan sebelumnya,” katanya.
Baca Juga: Iduladha 27 Mei 2026: Pekerja Bisa Libur 6 Hari, Cek Tanggal Merah & Cuti Bersama
Meski demikian, Eddy menilai Indonesia akan sulit menjadi penentu tunggal harga sawit dunia karena minyak sawit bukan satu-satunya minyak nabati yang diperdagangkan secara global. Ia menyebut minyak bunga matahari, minyak kedelai, rapeseed, hingga minyak jagung menjadi komoditas substitusi yang turut mempengaruhi harga minyak nabati dunia.
“Indonesia bisa mengendalikan harga, tetapi karena ada minyak nabati lain, sepertinya sulit kalau kita menjadi penentu harga,” ujarnya.
Pandangan berbeda disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia Mansuetus Darto. Ia menilai ambisi Indonesia menjadi penentu harga sawit dunia masih belum realistis karena Indonesia dinilai belum memiliki ekosistem perdagangan global yang memadai.
Menurut Darto, selama ini Indonesia lebih berperan sebagai producer power yang berfokus pada produksi dan ekspansi lahan sawit. Sementara itu, infrastruktur perdagangan dan sistem keuangan nasional dinilai belum siap menjadi pusat perdagangan komoditas global.
“Indonesia tidak seperti Singapura. Di sana semua bank berkumpul, ekosistem keuangannya hidup, infrastruktur trading lengkap, hukum dipercaya dan tidak berubah-ubah, serta korupsi minim,” ujarnya kepada Kontan, Minggu (24/5/2026).
Ia menambahkan, perdagangan sawit global bergerak cepat dan membutuhkan tingkat kepercayaan tinggi dari pelaku pasar internasional.
Darto juga menyoroti kesiapan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang digagas pemerintah sebagai konsolidator perdagangan sawit nasional. Menurut dia, DSI belum memiliki rekam jejak dan sertifikasi global yang cukup untuk memperoleh kepercayaan trader internasional.
“DSI sulit dipercaya global karena kontrol politik kuat, minim transparansi, dan ekosistem global belum mengenalnya,” katanya.
Ia mengkhawatirkan kebijakan tersebut justru berdampak terhadap petani sawit. Darto menyebut harga TBS petani saat ini telah turun ke kisaran Rp 1.500–Rp 2.500 per kilogram.
“Hanya hitung ambil cuan, salah strategi, tapi dampaknya merembet ke bawah karena ekosistem sawit saling terkait,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute Tungkot Sipayung menilai Indonesia tetap memiliki peluang menjadi price maker sawit dunia apabila mampu mengonsolidasikan penjualan ekspor sawit secara kolektif.
Baca Juga: Ratusan PNS Jakarta Naik Ke Eselon 2, 3, 4, Cek Daftar Gaji & Tunjangan Didapat
Menurut Tungkot, sejak 2006 Indonesia telah menjadi produsen dan eksportir sawit terbesar dunia dengan kontribusi sekitar 60% terhadap produksi minyak sawit global. Namun, hingga kini Indonesia masih menjadi price taker karena harga sawit dunia mengacu pada bursa Kuala Lumpur dan Rotterdam.
“Indonesia memang produsen dan eksportir terbesar dunia, tetapi selama ini jalur ekspornya berjalan sendiri-sendiri sehingga bargaining power lemah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rantai perdagangan sawit Indonesia selama ini berjalan dari produsen ke eksportir, lalu diteruskan ke buyer global. Model perdagangan yang terfragmentasi membuat Indonesia sulit menentukan harga sendiri di pasar internasional.
Menurut Tungkot, Indonesia berpeluang menjadi price maker apabila pemasaran sawit dilakukan secara kolektif melalui satu pintu. Dengan model tersebut, Indonesia dinilai akan memiliki market power lebih kuat dalam menentukan harga penawaran ke pasar global.
Ia menilai pembentukan DSI mengarah pada fungsi konsolidator perdagangan sawit nasional.
“Dengan pemasaran sawit Indonesia secara kolektif yang dikoordinasikan DSI, harga sawit yang kita tawarkan bisa kita tentukan dan bursa sawit dunia akan mengikuti harga sawit Indonesia,” katanya.
Tungkot menyebut terdapat dua skema yang dapat dijalankan DSI. Pertama, membeli produk sawit domestik untuk dijual kembali ke buyer global. Namun, model ini dinilai membutuhkan kapasitas penyimpanan besar, modal besar, sumber daya manusia memadai, serta rawan persoalan tata kelola.
Karena itu, ia lebih menyarankan model kedua, yakni DSI bertindak sebagai fasilitator pemasaran kolektif melalui platform digital perdagangan sawit. Lewat skema tersebut, produsen sawit domestik dan buyer global dikonsolidasikan dalam satu platform sehingga volume, kualitas, dan harga transaksi dapat dikendalikan.
“Lewat platform itu volume, kualitas, dan harga transaksi bisa dikontrol sehingga mengurangi misvoicing seperti selama ini,” ujarnya.
Tonton: Prabowo Kumpulkan Tokoh Era SBY, Belajar Cara Hadapi Ancaman Krisis Ekonomi
Dalam catatan Kontan, ambisi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai penentu harga sawit dunia didorong dugaan praktik under invoicing ekspor sawit yang menyebabkan nilai ekspor Indonesia lebih rendah dibandingkan data impor negara tujuan.
Sebelumnya, saat menyampaikan pidato pada rapat paripurna DPR RI terkait KEM dan PPKF RAPBN 2027, Rabu (20/5), Prabowo menyoroti adanya dugaan pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari seharusnya. Bahkan, menurut dia, terdapat hingga 50% nilai ekspor yang tidak dilaporkan sebagaimana mestinya.
“Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Ini tidak boleh terjadi lagi,” kata Prabowo.
Prabowo menegaskan pemerintah ingin Indonesia menentukan harga sawit sendiri.
“Kalau mereka tidak mau beli pakai harga kita ya tidak usah beli. Kita pakai kelapa sawit kita sendiri,” tegasnya.
Peta Tantangan Indonesia Menjadi Penentu Harga Sawit Dunia
| Faktor | Penjelasan |
|---|---|
| Mekanisme pasar global | Harga CPO masih ditentukan supply dan demand global |
| Persaingan minyak nabati | Sawit bersaing dengan minyak kedelai, bunga matahari, rapeseed, dan jagung |
| Belum ada pusat trading global | Indonesia dinilai belum memiliki ekosistem perdagangan komoditas seperti Singapura |
| Jalur ekspor terfragmentasi | Ekspor sawit masih berjalan sendiri-sendiri sehingga daya tawar lemah |
| Kepercayaan pasar global | Infrastruktur hukum, transparansi, dan tata kelola dinilai belum kuat |
| Tantangan DSI | DSI belum memiliki rekam jejak dan sertifikasi global |
| Risiko ke petani | Kebijakan dinilai bisa berdampak pada harga TBS petani |
| Peluang kolektivitas | Konsolidasi ekspor sawit dinilai bisa memperkuat market power Indonesia |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
