Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Menurut Tungkot, sejak 2006 Indonesia telah menjadi produsen dan eksportir sawit terbesar dunia dengan kontribusi sekitar 60% terhadap produksi minyak sawit global. Namun, hingga kini Indonesia masih menjadi price taker karena harga sawit dunia mengacu pada bursa Kuala Lumpur dan Rotterdam.
“Indonesia memang produsen dan eksportir terbesar dunia, tetapi selama ini jalur ekspornya berjalan sendiri-sendiri sehingga bargaining power lemah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rantai perdagangan sawit Indonesia selama ini berjalan dari produsen ke eksportir, lalu diteruskan ke buyer global. Model perdagangan yang terfragmentasi membuat Indonesia sulit menentukan harga sendiri di pasar internasional.
Menurut Tungkot, Indonesia berpeluang menjadi price maker apabila pemasaran sawit dilakukan secara kolektif melalui satu pintu. Dengan model tersebut, Indonesia dinilai akan memiliki market power lebih kuat dalam menentukan harga penawaran ke pasar global.
Ia menilai pembentukan DSI mengarah pada fungsi konsolidator perdagangan sawit nasional.
“Dengan pemasaran sawit Indonesia secara kolektif yang dikoordinasikan DSI, harga sawit yang kita tawarkan bisa kita tentukan dan bursa sawit dunia akan mengikuti harga sawit Indonesia,” katanya.
Tungkot menyebut terdapat dua skema yang dapat dijalankan DSI. Pertama, membeli produk sawit domestik untuk dijual kembali ke buyer global. Namun, model ini dinilai membutuhkan kapasitas penyimpanan besar, modal besar, sumber daya manusia memadai, serta rawan persoalan tata kelola.
Karena itu, ia lebih menyarankan model kedua, yakni DSI bertindak sebagai fasilitator pemasaran kolektif melalui platform digital perdagangan sawit. Lewat skema tersebut, produsen sawit domestik dan buyer global dikonsolidasikan dalam satu platform sehingga volume, kualitas, dan harga transaksi dapat dikendalikan.
“Lewat platform itu volume, kualitas, dan harga transaksi bisa dikontrol sehingga mengurangi misvoicing seperti selama ini,” ujarnya.
Tonton: Prabowo Kumpulkan Tokoh Era SBY, Belajar Cara Hadapi Ancaman Krisis Ekonomi
Dalam catatan Kontan, ambisi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai penentu harga sawit dunia didorong dugaan praktik under invoicing ekspor sawit yang menyebabkan nilai ekspor Indonesia lebih rendah dibandingkan data impor negara tujuan.
Sebelumnya, saat menyampaikan pidato pada rapat paripurna DPR RI terkait KEM dan PPKF RAPBN 2027, Rabu (20/5), Prabowo menyoroti adanya dugaan pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari seharusnya. Bahkan, menurut dia, terdapat hingga 50% nilai ekspor yang tidak dilaporkan sebagaimana mestinya.
“Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Ini tidak boleh terjadi lagi,” kata Prabowo.
Prabowo menegaskan pemerintah ingin Indonesia menentukan harga sawit sendiri.
“Kalau mereka tidak mau beli pakai harga kita ya tidak usah beli. Kita pakai kelapa sawit kita sendiri,” tegasnya.
Peta Tantangan Indonesia Menjadi Penentu Harga Sawit Dunia
| Faktor | Penjelasan |
|---|---|
| Mekanisme pasar global | Harga CPO masih ditentukan supply dan demand global |
| Persaingan minyak nabati | Sawit bersaing dengan minyak kedelai, bunga matahari, rapeseed, dan jagung |
| Belum ada pusat trading global | Indonesia dinilai belum memiliki ekosistem perdagangan komoditas seperti Singapura |
| Jalur ekspor terfragmentasi | Ekspor sawit masih berjalan sendiri-sendiri sehingga daya tawar lemah |
| Kepercayaan pasar global | Infrastruktur hukum, transparansi, dan tata kelola dinilai belum kuat |
| Tantangan DSI | DSI belum memiliki rekam jejak dan sertifikasi global |
| Risiko ke petani | Kebijakan dinilai bisa berdampak pada harga TBS petani |
| Peluang kolektivitas | Konsolidasi ekspor sawit dinilai bisa memperkuat market power Indonesia |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













