/2025/12/19/1664293391.jpg "Petani Sawit Tolak Kenaikan Pungutan Ekspor untuk Biayai B50, Ini Alasannya")
Penulis: Chelsea Anastasia, Chelsea Anastasia | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) mengkritisi wacana kenaikan Pungutan Ekspor (PE) minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) pada 2026 yang dikaitkan dengan rencana peningkatan mandatori biodiesel berbasis sawit dari B40 menjadi B50.
Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menilai kebijakan tersebut berpotensi semakin membebani petani sawit apabila pembiayaan program B50 tetap bertumpu pada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
“Jika B50 tetap dipaksakan sementara sumber pendanaannya bertumpu pada BPDP, maka yang akan dikorbankan adalah petani sawit,” ujar Darto dalam keterangan resmi, Selasa (30/12/2025).
POPSI mencatat, saat ini pungutan ekspor sawit berada di kisaran US$ 75–95 per ton. Di sisi lain, dana BPDP disebut telah banyak terkuras, sementara berbagai program untuk petani tersendat dan diperkirakan akan habis pada pertengahan 2026.
Darto menjelaskan, setiap kenaikan pungutan ekspor berdampak langsung terhadap pendapatan petani. “Setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar US$ 50 per ton berkontribusi pada penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) sekitar Rp 435 per kilogram. Artinya, setiap tambahan beban pungutan akan langsung menggerus pendapatan petani,” tegasnya.
Baca Juga: Tiket Pesawat Nataru Turun, Tarif Lebih Murah hingga 10 Januari 2026
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Perjuangan sekaligus anggota POPSI, Alvian Rahman, menambahkan bahwa petani sawit selama ini selalu menjadi pihak yang menanggung dampak akhir kebijakan.
“Petani tidak menikmati langsung program biodiesel, tetapi selalu diminta membayar mahal melalui turunnya harga TBS. Ini ketimpangan kebijakan yang terus berulang,” kata Alvian.
Usulan Solusi Kebijakan
Sebagai alternatif, POPSI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan subsidi biodiesel yang lebih terarah, yakni hanya untuk sektor Public Service Obligation (PSO), dengan batas atas subsidi maksimal sekitar Rp 4.000 per liter.
Menurut Darto, pendekatan tersebut bertujuan menjaga keberlanjutan pendanaan BPDP sekaligus menghindari tekanan berlebihan terhadap harga CPO dan TBS petani ketika harga sawit global melonjak, sehingga mekanisme pasar tetap berjalan sehat.
Baca Juga: Berlaku Lagi Hari Ini! Cek Ruas Tol yang Dapat Diskon 20%
