Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengungkapkan, peralihan saham kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika telah bermasalah sejak awal. Menurutnya, sejak awal pemerintah daerah memang tidak menerima skema yang ditawarkan oleh MIND ID.
"Ini yang membuat Gubernur Papua Lukas Enembe sampai sekarang tidak mau bertemu dengan MIND ID," ujar Ferdy kepada Kontan, Selasa (10/5).
Ferdy melanjutkan, poin lainnya yakni soal keharusan untuk membayar dana akuisisi. Menurutnya, pemerintah daerah keberatan jika harus membayar untuk akuisisi PTFI apalagi PTFI dinilai wanprestasi khususnya menyangkut ganti rugi lahan warga dan masyarakat adat. Menurutnya, hal ini kurang dipahami oleh pemerintah pusat.
Dengan kondisi ini, Ferdy menilai perlu ada intervensi Presiden Jokowi dalam pemberian jatah saham 10% kepada BUMD Papua. "Menurut saya, mengapa sejak awal pemerintah pusat tidak berjuang agar dalam renegosiasi kontrak 10% saham yang menjadi milik pemda tidak perlu dibayar sebagai ganti rugi lahan," ujar Ferdy.
Sementara itu, Corporate Secretary MIND ID, Heri Yusuf, menjelaskan, saat ini pihaknya menunggu pemberitahuan resmi dari Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika terkait BUMD yang telah dibentuk.
Baca Juga: Mengintip Proses Peralihan Saham Freeport Indonesia untuk Pemerintah Daerah
"Dalam hal pemberitahuan dari Pemprov Papua dan Pemkab Mimika mengenai pembentukan BUMD tersebut telah kami terima, maka MIND ID akan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengalihan saham dan transaksi pembelian saham sebagaimana layaknya aksi korporasi untuk transaksi sejenis," ungkap Heri kepada Kontan, Selasa (10/5).
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Mimika memastikan BUMD yang bakal menampung jatah saham 7% PTFI telah terbentuk.
Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengungkapkan, pemerintah daerah sejak tahun 2021 telah menyiapkan BUMD tersebut sebagai bagian dari syarat untuk mendapatkan jatah pengelolaan saham pasca divestasi PTFI.
"BUMD sudah kami bangun sejak tahun 2021, kepengurusan, badan hukum, struktur organisasinya sudah sangat lengkap. Tetapi kan, BUMD sudah dibuat, tetapi komitmen MIND ID untuk memberikan 7% saham kepada pemerintah kabupaten Mimika sampai sekarang belum ada. Kami prihatin kepada MIND ID yang telah memberikan janji kosong kepada Pemkab Mimika," kata Eltinus dalam keterangan kepada Kontan, Selasa (10/5).
