Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penyesuaian mega proyek 35.000 MW membuat proyek berpotensi molor ke 2030.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menjelaskan dampak pandemi covid-19 menyebabkan terjadinya penghitungan ulang proyeksi kebutuhan listrik. "Dari hasil perhitungan sementara terjadi penurunan proyeksi pertumbuhan listrik," jelas Rida di Jakarta, Selasa (26/1).
Rida melanjutkan, dengan penyesuaian tersebut maka penyelesaian alias Commercial Operation Date (COD) pembangkit harus disesuaikan dengan demand listrik. Rida menambahkan, megaproyek 35.000 MW diprediksi baru akan rampung pada 2030 mendatang. Asal tahu saja, sedianya proyek 35.000 MW ditargetkan rampung pada 2028.
Merujuk data Kementerian ESDM, per November 2020 realisasi proyek 35.000 MW mencapai 233 unit setara 9.734 MW atau 27,81%.
Baca Juga: Pemerintah batasi jam nyala diskon tarif listrik 450 VA dan 900 VA subsidi
Adapun, realisasi tersebut didominasi COD sejumlah pembangkit antara lain PLTGU Muara Karang (341,3 MW), PLTU Kaltim Unit 2 (100 MW), PLTU Kaltim 4 (2X100 MW), PLTU Bengkulu (100 MW), PLTGUGrati Add on Blok 2 (195,3 MW) dan PLTU USC Jawa 7 Unit 2 (1050 MW).
Selain itu, 91 unit dengan total kapasitas 17.853 MW atau 50% dari total kapasitas proyek tengah dalam tahapan konstruksi. Sementara ada 18% atau setara 45 unit dengan total kapasitas 6.528 MW telah berkontrak namun belum konstruksi.
Sementara itu untuk yang dalam tahapan perencanaan dan pengadaan mencapai 54 unit atau sekitar 5% dengan kapasitas total 1.563 MW. Masih ada 54 unit dengan kapasitas 1.563 MW yang belum berkontrak atau PPA. "PLN melakukan negosiasi ulang dengan IPP terkait proyek-proyek pembangkit yang berpotensi dapat dimundurkan tahun COD untuk antisipasi over supply," kata Rida.
Swasta masuk bisnis transimis
Disisi lain, Kementerian ESDM kini juga tengah membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk masuk ke lini bisnis transmisi listrik.
Rida menuturkan, pertimbangan membuka peluang bagi swasta dikarenakan anggaran PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang terbatas untuk membangun infrastruktur kelistrikan di seluruh wilayah Indonesia."Karena terbatasnya anggaran PLN, kenapa nggak dibuka peluang swasta untuk bangun transmisi," jelas Rida.
Rida melanjutkan, dengan sistem transmisi yang terintegrasi maka daerah yang berlebih produksi listriknya dimungkinkan untuk disalurkan ke daerah lain yang membutuhkan.
Ia pun memastikan kini pemerintah tengah mengusahakan regulasi guna mendukung percepatan implementasi rencana ini. "Untuk percepat, sedang revisi, susun kebijakan untuk swasta bisa masuk ke transmisi.Mudah-mudahan bisa cepat direalisasikan," jelas Rida.
Asal tahu saja, Kementerian ESDM telah menetapkan program prioritas untuk tahun 2021. Pada subsektor ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), pemerintah akan memfokuskan ke pembangunan infrastruktur pembangkit listrik 27.000 Mega Watt (MW), transmisi 19.000 kms, gardu induk 38.000 MW dan pengembangan smart grid.
Selanjutnya: Produksi PHE ONWJ bertambah 16 MMSCFD lewat proyek KLD
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
