Jatah Gas Melon Dibatasi! Ini Batas Maksimal Pembelian per KK

Rabu, 28 Januari 2026 / 05:00 WIB

ILUSTRASI. Pertamina usul pembatasan LPG 3 kg maksimal 10 tabung per KK mulai Kuartal II/2026. (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Pemerintah didorong untuk segera memperketat penyaluran LPG 3 kilogram bersubsidi atau gas melon. PT Pertamina Patra Niaga mengusulkan pembatasan pembelian LPG 3 kg maksimal 10 tabung per bulan per kepala keluarga (KK) guna memastikan subsidi energi tepat sasaran dan tidak membengkak.

Usulan tersebut disampaikan Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (27/1/2026).

Menurut Achmad, pembatasan konsumsi LPG subsidi, khususnya untuk segmen rumah tangga, perlu dikendalikan melalui regulasi yang lebih rinci dan terukur.

Pada kuartal I/2026, penyaluran LPG 3 kg masih berjalan normal. Namun mulai kuartal II hingga kuartal III/2026, pembatasan pembelian akan diterapkan dengan batas maksimal 10 tabung per bulan per KK.

Selanjutnya, pada kuartal IV/2026, pembatasan akan disesuaikan berdasarkan segmen atau desil penerima, tetap dengan batas maksimal 10 tabung per bulan per KK.

Achmad menjelaskan, tanpa pembatasan konsumsi, penyaluran LPG 3 kg pada 2026 berpotensi menembus 8,7 juta ton. Angka tersebut meningkat dibandingkan realisasi 2025 yang tercatat sebesar 8,51 juta ton, sehingga berisiko memperberat beban subsidi energi negara.

“Kami harapkan dukungan Komisi XII agar pemerintah segera mengeluarkan aturan-aturan yang membatasi penggunaan LPG subsidi ini,” ujar Achmad.

Ia menilai regulasi yang lebih detail akan mempermudah pengendalian konsumsi sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran subsidi.

Ekonom Universitas Andalas, Syarifuddin Karimi, menilai kebijakan pembatasan maksimal 10 tabung per bulan per KK berpotensi menekan konsumsi berlebih dan praktik pembelian borongan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada desain targeting dan kualitas pengawasan di lapangan.

“Batas seragam berisiko memukul rumah tangga besar dan usaha mikro rumahan, sementara kelompok mampu tetap bisa menyiasati lewat peminjaman identitas atau celah distribusi yang longgar,” kata Syarifuddin, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, pembatasan baru akan efektif jika distribusi dikunci dengan pencatatan transaksi berbasis NIK atau KK, rantai pangkalan–subpangkalan diperketat, serta tersedia mekanisme pengecualian bagi usaha mikro dan rumah tangga rentan.

Pandangan serupa disampaikan Manajer Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi. Ia menekankan bahwa pembatasan kuantitatif semata belum tentu mampu mengatasi kebocoran subsidi akibat salah sasaran dan distribusi informal.

“Efektivitas kebijakan hanya tercapai jika dibarengi penajaman targeting berbasis data sosial-ekonomi yang valid, pengawasan distribusi yang tegas, serta roadmap transisi energi yang adil bagi rumah tangga rentan,” ujarnya.

Pakar industri migas sekaligus Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana, Hadi Ismoyo, menilai usulan Pertamina merupakan langkah positif menuju subsidi LPG yang lebih tepat sasaran.

Tonton: BGN Tegaskan Tidak Ada Pemaksaan Jika Ada Sekolah Tolak MBG

“Secara statistik, satu KK dengan komposisi suami-istri dan dua anak rata-rata mengonsumsi sekitar empat tabung per bulan. Dengan batas 10 tabung, itu masih memberi ruang, termasuk bagi usaha mikro rumahan,” jelasnya.

Dengan catatan, keberhasilan kebijakan ini tetap bergantung pada penguatan sistem pencatatan, pengawasan distribusi, serta mekanisme pengecualian yang jelas agar tidak menimbulkan gejolak di tingkat akar rumput.