Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga 23 Desember 2020 sisa anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) masih sebanyak Rp 192,49 triliun.
Adapun hingga 23 Desember 2020, progres realisasi program PEN mencapai Rp 502,71 triliun atau 72,3% dari total anggaran Rp 695,2 triliun. Dana yang ditujukan untuk menanggulangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat pandemi virus corona itu tak kunjung terserap 100%, karena pemerintah mengklaim penyerapan akan tergantung kebutuhan program.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui, anggaran PEN 2020 tidak akan terserap seluruhnya. Misalnya, anggaran penanganan kesehatan sebagian akan dialokasikan untuk pengadaan vaksin dan vaksinasi di tahun ini sebesar Rp 36,4 triliun.
Baca Juga: Walau ekonomi diramal membaik di tahun 2021, bankir tak mau sesumbar
Secara umum pada periode akhir Desember tahun lalu, anggaran seluruh program PEN 2020 masih tersisa. Pertama, anggaran klaster kesehatan tersisa Rp 45,1 triliun. Kedua, insentif usaha dalam bentuk perpajakan masih ada Rp 65,88 triliun.
Ketiga, anggaran dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan korporasi tersisa Rp 52,57 triliun. Keempat, anggaran untuk dukuangan sektoral, Kementerian/Lembaga (K/L), dan pemerintah daerah (pemda) tinggal Rp 8,09 triliun.
Kelima, anggaran stimulus Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih sebanyak Rp 8,38 triliun. Keenam, klaster perlindungan sosial dengan sisa anggaran sebesar Rp 12,22 triliun.
“Pemerintah terus berupaya memaksimalkan penyaluran program PEN hingga akhir tahun 2020 untuk mendukung pergerakan ekonomi masyarakat sekaligus sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional, juga guna penanganan COVID-19 bidang kesehatan,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha beberapa waktu lalu.
Kunta bilang, realisasi program PEN 2020 sebenarnya menunjukkan akselerasi yang terus meningkat pada kuartal IV-2020 ini yakni mencapai Rp 184,3 triliun jika dibandingkan dengan realisasi per 30 September 2020 sebesar Rp 318,48 triliun.
Dia menyampaikan, dua klaster dengan peningkatan realisasi tertinggi adalah klaster perlindungan sosial dan dukungan sektor UMKM dengan capaian di atas 90%. Di dalam kedua klaster ini terdapat sejumlah program yang telah mencapai realisasi 100%.
Program-program pada klaster perlindungan sosial yang telah mencapai realisasi 100% diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, kartu sembako, bantuan tunai, bansos Jabodetabek, bansos tunai non Jabodetabek, bantuan subsidi upah/gaji, serta bantuan subsidi upah/gaji bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di Kemendikbud dan Kemenag.
Selebihnya progres realisasi di klaster perlindungan sosial seperti kartu pra kerja mencapai 99,5%, namun telah mencapai 5,6 juta penerima manfaat sesuai target, dan program diskon listrik mencapai 84,4%. Hanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa yang realisasinya mencapai 64,43%.
Baca Juga: Begini prediksi pengusaha soal pertumbuhan ekonomi di tahun ini
Di sisi lain, untuk stimulus UMKM beberapa program yang mencapai realisasi 100% pada klaster UMKM diantaranya, bantuan produktif pelaku usaha mikro, restrukturisasi kredit UMKM, dan pembiayaan investasi melalui LPDB KUMKM. Program lain seperti Penjaminan Kredit UMKM mencapai 99,52%, PPh Final UMKM 96,10%, dan Subsidi Bunga mencapai realisasi sebesar 63%.
Catatan Kunta, program PEN klaster UMKM itu dirasakan secara langsung oleh 12 juta pelaku usaha mikro, 101 ribu nasabah UMKM melalui skema pembiayaan investasi LPDB. Kemudian, 4,6 juta debitur yang mendapat restrukturisasi kredit UMKM. Lalu, 22,18 juta debitur yang memanfaatkan subsidi bunga UMKM, 761 ribu debitur yang mendapat penjaminan kredit UMKM. Terakhir, 233 ribu UMKM yang memanfaatkan keringanan wajib pajak.
Sebagai info, program PEN akan berlanjut di tahun ini dengan anggaran sebesar Rp 372,3 triliun belum termasuk sisa anggaran PEN 2020. Adapun angka tersebut naik 4,4% dari pagu sebelumnya sejumlah Rp 356,5 triliun dan lebih rendah 53,55% dari pagu anggaran PEN 2020.
Sebelumya Menkeu mengatakan tambahan pagu program PEN 2021 untuk cadangan belanja. Namun, dirinya belum merinci uang rakyat tersebut akan digunakan untuk tambahan program atau menambah pagu program yang sudah ada. Yang jelas dalam pagu PEN 2021 yang ditetapkan sebelumnya, akan tersebar ke dalam enam program.
Pertama, anggaran kesehatan sebesar Rp 25,4 triliun, Kedua, perlindungan sosial Rp 110,2 triliun.
Ketiga, sektoral, KL, dan pemda Rp 136,7 triliun. Keempat, dukungan UMKM Rp 48,8 triliun. Kelima, pembiayaan korporasi Rp 14,9 triliun. Keenam, insentif usaha dalam bentuk perpajakan senilai Rp 20,4 triliun.
Selanjutnya: Pemerintah memastikan subsidi listrik terus berlanjut di 2021
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
