Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga 23 Desember 2020 sisa anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) masih sebanyak Rp 192,49 triliun.
Adapun hingga 23 Desember 2020, progres realisasi program PEN mencapai Rp 502,71 triliun atau 72,3% dari total anggaran Rp 695,2 triliun. Dana yang ditujukan untuk menanggulangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat pandemi virus corona itu tak kunjung terserap 100%, karena pemerintah mengklaim penyerapan akan tergantung kebutuhan program.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui, anggaran PEN 2020 tidak akan terserap seluruhnya. Misalnya, anggaran penanganan kesehatan sebagian akan dialokasikan untuk pengadaan vaksin dan vaksinasi di tahun ini sebesar Rp 36,4 triliun.
Baca Juga: Walau ekonomi diramal membaik di tahun 2021, bankir tak mau sesumbar
Secara umum pada periode akhir Desember tahun lalu, anggaran seluruh program PEN 2020 masih tersisa. Pertama, anggaran klaster kesehatan tersisa Rp 45,1 triliun. Kedua, insentif usaha dalam bentuk perpajakan masih ada Rp 65,88 triliun.
Ketiga, anggaran dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan korporasi tersisa Rp 52,57 triliun. Keempat, anggaran untuk dukuangan sektoral, Kementerian/Lembaga (K/L), dan pemerintah daerah (pemda) tinggal Rp 8,09 triliun.
Kelima, anggaran stimulus Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih sebanyak Rp 8,38 triliun. Keenam, klaster perlindungan sosial dengan sisa anggaran sebesar Rp 12,22 triliun.
“Pemerintah terus berupaya memaksimalkan penyaluran program PEN hingga akhir tahun 2020 untuk mendukung pergerakan ekonomi masyarakat sekaligus sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional, juga guna penanganan COVID-19 bidang kesehatan,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha beberapa waktu lalu.
Kunta bilang, realisasi program PEN 2020 sebenarnya menunjukkan akselerasi yang terus meningkat pada kuartal IV-2020 ini yakni mencapai Rp 184,3 triliun jika dibandingkan dengan realisasi per 30 September 2020 sebesar Rp 318,48 triliun.
Dia menyampaikan, dua klaster dengan peningkatan realisasi tertinggi adalah klaster perlindungan sosial dan dukungan sektor UMKM dengan capaian di atas 90%. Di dalam kedua klaster ini terdapat sejumlah program yang telah mencapai realisasi 100%.
Program-program pada klaster perlindungan sosial yang telah mencapai realisasi 100% diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, kartu sembako, bantuan tunai, bansos Jabodetabek, bansos tunai non Jabodetabek, bantuan subsidi upah/gaji, serta bantuan subsidi upah/gaji bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di Kemendikbud dan Kemenag.
Selebihnya progres realisasi di klaster perlindungan sosial seperti kartu pra kerja mencapai 99,5%, namun telah mencapai 5,6 juta penerima manfaat sesuai target, dan program diskon listrik mencapai 84,4%. Hanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa yang realisasinya mencapai 64,43%.
Baca Juga: Begini prediksi pengusaha soal pertumbuhan ekonomi di tahun ini
