Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kriteria penerima LPG subsidi 3 kilogram (kg) dalam regulasi tidak jelas membuat penyaluran tabung melon ini terus meningkat dalam lima tahun terakhir.
Direktur Pertamina Trading dan Komersialisasi Masud Khamid mengungkapkan, peningkatan penjualan LPG subsidi 3 kg meningkat dalam 5 tahun terakhir dengan tingkat laju pertumbuhan majemuk tahunan atau compound annual growth rate (CAGR) sebesar 5,3%.
Pada tahun 2019, konsumsi LPG subsidi mencapai 6,84 juta metrik ton (MT). Volume kembali meningkat mencapai 7,14 juta MT pada tahun 2020. Pada tahun ini Pertamina memproyeksi distribusi bakal mencapai 7,50 juta MT dalam kuota APBN 2021.
Masud mengatakan, ada sejumlah isu penting dalam proses penyaluran dan distribusi LPG subsidi 3 kg.
Baca Juga: Konsumsi LPG 3 kg terus naik, kriteria penerima yang tak jelas jadi isu penting
"Dari regulasi yang ada selama ini belum terdapat penegasan kriteria konsumen yang berhak mendapatkan LPG 3 kg bersubsidi dan besaran jumlah subsidi yang dapat diterima," jelas Masud dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI, Selasa (9/2).
Selain itu, pelaksanaan program konversi BBM ke LPG yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk nelayan dan petani juga menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan konsumsi.
Setiap tahunnya jumlah paket yang diberi mencapai 25.000 hingga 35.000 paket konverter kit.
Selain itu, Masud mengungkapkan, sejak tahun 2007 dimana awal program konversi minyak tanah ke LPG dilakukan hingga tahun 2020 belum ada perubahan harga LPG subsidi 3 kg.
Hal ini kemudian berdampak pada gap antara LPG subsidi dan LPG non subsidi sebesar Rp 5.368 per kg.
Masud menambahkan, sejumlah upaya dilakukan demi menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi LPG 3 kg, antara lain melalui pemerataan outlet.
"Saat ini, outlet LPG 3 kg telah tersedia di seluruh kecamatan dan di 87% desa atau kelurahan dari total 57.828 desa di Indonesia," jelas Masud.
Baca Juga: Terus naik, Pertamina proyeksikan impor LPG capai 7,2 juta metrik ton tahun ini
Masud menambahkan, secara hukum pengawasan distribusi LPG PSO 3 kg agar tepat sasaran dilakukan Ditjen Migas bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Kemudian pelaksanaan monitoring dengan pemda setempat untuk memastikan kelancaran penyaluran LPG 3 kKg dan memastikan harga LPG PSO 3 kg sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Pertamina juga bekerjasama dengan 12 pemerintah daerah di tingkat provinsi dan 154 pemda di tingkat kabupaten/kota, guna menggalakkan penggunaan LPG non subsidi bagi aparatur sipil negara (ASN) dan non usaha mikro.
Disisi lain, peningkatan konsumsi LPG ini juga turut berdampak pada peningkatan impor LPG. Pertamina memproyeksikan impor Liquified Petroleum Gas (LPG) bakal mencapai 7,2 juta MT pada tahun ini.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyebutkan, proyeksi volume impor 7,2 juta MT ini meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai 6,2 juta MT.
Baca Juga: Pemerintah targetkan stop impor LPG di tahun 2030
Menurut Nicke, permintaan LPG nasional tetap naik di tengah pendemi Covid-19. Kendati demikian, upaya pemangkasan impor dipastikan juga akan dilakukan.
"LPG produksi dalam negeri juga ada peningkatan baik dari kilang Pertamina maupun kilang lain di domestik sehingga kita bisa sedikit mengurangi yang seharusnya diimpor," kata Nicke.
Merujuk data Pertamina, sepanjang tahun lalu produksi LPG dari kilang dalam negeri mencapai 930.234 MT. Pada tahun ini produksi juga diproyeksikan bakal meningkat menjadi 995.814 MT.
Secara umum, volume impor LPG tercatat terus meningkat sejak 2018 yang sebesar 5,5 juta MT lalu meningkat menjadi 5,8 juta MT pada 2019 dan pada tahun lalu mencapai 6,2 juta MT.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian menilai, perlu ada penguatan distribusi berbasis data yang dilakukan Pertamina hingga ke tingkat pangkalan.
"Pertamina (jika) dapat data yang tepat dari pemerintah mengenai masyarakat miskin, data itu teruskan ke agen, agen tugaskan pangkalan untuk prioritaskan daftar nama yang tercantum,"kata Ramson.
Ramson melanjutkan, pandemi Covid-19 memang membuat daya beli masyarakat menurun sehingga konsumsi LPG 3 kg turut meningkat akibat terjadi perlaihan konsumsi dari LPG 12 kg ke tabung 3 kg.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir menyoroti harga LPG 3kg yang melonjak di sejumlah daerah khususnya daerah pedalaman. "Jangan biarkan hal seperti ini, ini kan sebenarnya pembiaran dari agen dan pangkalan," kata Nasir.
Sebelumnya, Kementerian ESDM memastikan belum akan mengubah skema subsidi untuk tahun ini kendati sempat melakukan ujicoba skema subsidi tertutup dengan penyaluran berbasis kartu beberapa waktu lalu.
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih mengungkapkan, penerpaan skema subsidi LPG tertutup belum akan diimplementasikan pada tahun ini. "Masih pembahasan dengan Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Yang pasti 2021 ini masih gunakan pola subsidi yang lama," tandas Soerjaningsih.
Selanjutnya: Pertamina bakal kaji ulang seluruh kontrak LNG termasuk dengan LNG Mozambique
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
