Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat
Masud menambahkan, secara hukum pengawasan distribusi LPG PSO 3 kg agar tepat sasaran dilakukan Ditjen Migas bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Kemudian pelaksanaan monitoring dengan pemda setempat untuk memastikan kelancaran penyaluran LPG 3 kKg dan memastikan harga LPG PSO 3 kg sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Pertamina juga bekerjasama dengan 12 pemerintah daerah di tingkat provinsi dan 154 pemda di tingkat kabupaten/kota, guna menggalakkan penggunaan LPG non subsidi bagi aparatur sipil negara (ASN) dan non usaha mikro.
Disisi lain, peningkatan konsumsi LPG ini juga turut berdampak pada peningkatan impor LPG. Pertamina memproyeksikan impor Liquified Petroleum Gas (LPG) bakal mencapai 7,2 juta MT pada tahun ini.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyebutkan, proyeksi volume impor 7,2 juta MT ini meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai 6,2 juta MT.
Baca Juga: Pemerintah targetkan stop impor LPG di tahun 2030
Menurut Nicke, permintaan LPG nasional tetap naik di tengah pendemi Covid-19. Kendati demikian, upaya pemangkasan impor dipastikan juga akan dilakukan.
"LPG produksi dalam negeri juga ada peningkatan baik dari kilang Pertamina maupun kilang lain di domestik sehingga kita bisa sedikit mengurangi yang seharusnya diimpor," kata Nicke.
Merujuk data Pertamina, sepanjang tahun lalu produksi LPG dari kilang dalam negeri mencapai 930.234 MT. Pada tahun ini produksi juga diproyeksikan bakal meningkat menjadi 995.814 MT.
Secara umum, volume impor LPG tercatat terus meningkat sejak 2018 yang sebesar 5,5 juta MT lalu meningkat menjadi 5,8 juta MT pada 2019 dan pada tahun lalu mencapai 6,2 juta MT.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian menilai, perlu ada penguatan distribusi berbasis data yang dilakukan Pertamina hingga ke tingkat pangkalan.
"Pertamina (jika) dapat data yang tepat dari pemerintah mengenai masyarakat miskin, data itu teruskan ke agen, agen tugaskan pangkalan untuk prioritaskan daftar nama yang tercantum,"kata Ramson.
Ramson melanjutkan, pandemi Covid-19 memang membuat daya beli masyarakat menurun sehingga konsumsi LPG 3 kg turut meningkat akibat terjadi perlaihan konsumsi dari LPG 12 kg ke tabung 3 kg.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir menyoroti harga LPG 3kg yang melonjak di sejumlah daerah khususnya daerah pedalaman. "Jangan biarkan hal seperti ini, ini kan sebenarnya pembiaran dari agen dan pangkalan," kata Nasir.
Sebelumnya, Kementerian ESDM memastikan belum akan mengubah skema subsidi untuk tahun ini kendati sempat melakukan ujicoba skema subsidi tertutup dengan penyaluran berbasis kartu beberapa waktu lalu.
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih mengungkapkan, penerpaan skema subsidi LPG tertutup belum akan diimplementasikan pada tahun ini. "Masih pembahasan dengan Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Yang pasti 2021 ini masih gunakan pola subsidi yang lama," tandas Soerjaningsih.
Selanjutnya: Pertamina bakal kaji ulang seluruh kontrak LNG termasuk dengan LNG Mozambique
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
