| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 3.012.000 68.000 2,31%
USD/IDR 16.905 -13,00 -0,08%
IDX 8.272 -2,31 -0,03%
KOMPAS100 1.164 0,60 0,05%
LQ45 835 1,00 0,12%
ISSI 295 -1,17 -0,39%
IDX30 437 0,09 0,02%
IDXHIDIV20 522 2,39 0,46%
IDX80 130 0,02 0,01%
IDXV30 143 -0,62 -0,43%
IDXQ30 140 0,46 0,33%

Wacana Larangan Total Vape, Apa Kata Asosiasi?

Sabtu, 21 Februari 2026 / 05:22 WIB

ILUSTRASI. Pelarangan vape total berpotensi mematikan lapangan kerja legal dan memicu pasar ilegal. Ketahui alasan kuat penolakan industri. (Hannes P. Albert/dpa/via REUTERS)

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Ganggu Iklim Usaha dan Penerimaan Negara

Ketua Aliansi Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia (Appnindo), Teguh Basuki A Wibowo, menilai rekomendasi pelarangan total vape berisiko mengganggu iklim usaha serta merusak ekosistem industri nasional yang selama ini beroperasi sesuai regulasi, termasuk kontribusinya terhadap penerimaan negara melalui cukai.

Para asosiasi menegaskan bahwa produk yang diproduksi dan diedarkan oleh anggota PPEI, Arvindo, Apvindo, dan Appnindo tidak mengandung narkotika Golongan I maupun Golongan II. Seluruh proses produksi, distribusi, dan penjualan dilakukan sesuai ketentuan, termasuk pemenuhan kewajiban pita cukai dan standar operasional yang berlaku.

Industri juga menyatakan kesiapan untuk menjalani pengujian serta diskusi lanjutan dengan pemerintah guna memastikan pengawasan produk vape dilakukan secara proporsional, berbasis data, dan tidak merugikan pelaku usaha yang telah patuh hukum.

Tonton: Perputaran Uang Ramadhan-Lebaran 2026 Diproyeksi Tembus Rp 190 Triliun

Dengan dinamika tersebut, pelaku industri berharap kebijakan yang diambil pemerintah tetap mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, serta potensi risiko pasar ilegal secara seimbang.