Sumber: Express.co.uk | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - LAUT CHINA SELATAN. Kapal perusak berpeluru kendali, USS Barry, kembali ke Laut China Selatan untuk melaksanakan misi keamanan. Hal ini memicu kekhawatiran akan konflik terbuka di perairan yang disengketakan.
Melansir Express.co.uk, kembalinya kapal kelas Arleigh Burke diresmikan pada hari Sabtu di situs resmi Armada Pasifik AS. Menurut pernyataan itu, USS Barry akan membantu "mempromosikan perdamaian dan stabilitas" di wilayah tersebut.
“Keberadaan yang berkelanjutan di Laut China Selatan sangat penting dalam mempertahankan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Kebebasan semua negara untuk bernavigasi di perairan internasional sangatlah penting," jelas Chris Gahl, komandan USS Barry.
Dia menambahkan, "Transit Barry di Selat Taiwan kemarin memastikan hak dan menanamkan kepercayaan semua negara untuk berdagang dan berkomunikasi di Laut China Selatan."
Baca Juga: Petinggi Angkatan Laut AS berkunjung mendadak ke Taiwan, China bisa terusik
Mengenai tujuan keberadaan kapal di Laut China Selatan, Jordan Brooks, salah satu petugas dek Barry, berkata: “Sungguh luar biasa jumlah kapal penangkap ikan dan pedagang yang melewati dan menjalankan bisnis mereka di perairan ini setiap hari. Untuk menyelesaikan misi kami dengan aman, efektif, dan profesional, Barry terus-menerus bekerja sebagai tim dan selalu waspada serta berkomunikasi."
USS Barry merupakan kapal perusak berpeluru kendali Angkatan Laut AS dari Destroyer Squadron 15. Kapal ini merupakan yang terbesar dari jenisnya dan terus-menerus berada di wilayah tersebut.
Baca Juga: AS dukung Filipina lindungi kedaulatan di Laut China Selatan, China bisa marah
Bulan ini merupakan yang kelima kalinya di tahun 2020 di mana Barry telah melakukan misi rutin di wilayah tersebut.
“April lalu, Barry melakukan operasi Freedom of Navigation (FON) di sekitar Kepulauan Paracel dan kemudian bertemu dengan kelompok ekspedisi USS Amerika untuk operasi di Laut China Selatan," jelas Letnan Timothy Baker, petugas rencana dan taktik USS Barry.
Dia menambahkan, Barry berfungsi sebagai simbol yang sangat terlihat dari kekuatan luar biasa yang dapat dikerahkan Amerika Serikat untuk mengalahkan agresi, baik itu beroperasi secara mandiri atau sebagai bagian dari grup yang lebih besar.
Baca Juga: Jaga perbatasan di Tibet, China kirim kendaraan serbu dan drone
Pengungkapan itu muncul ketika AS meminta negara lain untuk menentang dominasi China di perairan yang disengketakan setelah Beijing membangun pangkalan militer di atol.
David Feith, wakil asisten sekretaris untuk kebijakan regional dan keamanan dan urusan multilateral di Biro AS Urusan Asia Timur dan Pasifik, mengatakan Washington akan meningkatkan jumlah perjanjian "pengirim kapal" untuk melawan "perilaku agresif" China.
Baca Juga: China siapkan armada tempur tak berawak, disebut jadi kunci kemenangan perang
“Di beberapa daerah, seperti Pasifik Utara, kapal penangkap ikan tanpa kewarganegaraan menunjukkan karakteristik registrasi Tiongkok. Selain itu, milisi maritim China - diperkirakan mencakup lebih dari 3.000 kapal - secara aktif melakukan perilaku agresif di laut lepas dan di perairan berdaulat negara lain untuk memaksa dan mengintimidasi nelayan yang sah untuk mendukung tujuan strategi maritim jangka panjang Partai Komunis China," papar Feith.
Langkah AS yang membuat anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) cemas. Gilang Kembara, peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), mengatakan Indonesia tidak akan menyetujui langkah militerisasi AS.
“Saya pikir itu hal yang baik jika AS menawarkan kerjasama dengan penjaga pantai Indonesia, karena penangkapan ikan IUU adalah kegiatan kriminal, jadi kita perlu penegakan hukum untuk melawannya," jelasnya.
Namun, dia menambahkan, "Tapi jika yang mereka tawarkan adalah kerja sama dengan Angkatan Laut AS, dan ini menjadi masalah (militer) ... pendekatan itu berlebihan karena menurut saya penangkapan ikan IUU bukanlah ancaman eksistensial bagi suatu negara."
Baca Juga: China bisa berang, AS dukung Filipina lindungi kedaulatan di Laut China Selatan
Jay L Batongbacal, direktur Institut Urusan Maritim dan Hukum Laut Universitas Filipina, memperingatkan tentang kemungkinan penentangan dari Filipina.
“Tapi (Manila) mungkin akan puas dengan berbagi informasi tentang kegiatan di laut, dan setidaknya selama dua sampai tiga tahun terakhir pemerintah, terutama biro perikanan, benar-benar memanfaatkan informasi yang tersedia dari AS tentang asing mengenai aktivitas penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Filipina (ZEE),” papar Batongbacal seperti yang dikutip dari Express.co.uk.
Selanjutnya: Media pemerintah China: Trump sedang mempersiapkan 'kegilaan terakhir' untuk Beijing
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
