kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45895,84   4,26   0.48%
  • EMAS1.325.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Sri Mulyani turunkan target pertumbuhan ekonomi kuartal III 2021


Selasa, 06 Juli 2021 / 06:35 WIB
Sri Mulyani turunkan target pertumbuhan ekonomi kuartal III 2021

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -   JAKARTA. Lonjakan kasus Covid-19 mengharuskan pemerintah untuk menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dari 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Namun, pengetatan aktivitas masyarakat itu, berdampak domino terhadap pemulihan ekonomi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memprediksi akibat PPKM Darurat, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020 tumbuh hanya di level 4% year on year (yoy). Prediksi ini lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelum diberlakukannya PPKM Darurat, yakni sebesar 6,5% yoy.

Sri Mulyani mengatakan, pertumbuhan ekonomi di level 4% yoy tersebut terjadi dengan skenario cukup moderat, yakni apabila Juli 2021 kasus Covid-19 sudah bisa dikendalikan. Kemudian, Agustus 2021 aktivitas masyarakat bisa berjalan normal.

Namun, jika pengendalian pandemi berlangsung lebih lama, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat terus melandai, Menkeu memprediksi pertumbuhan ekonomi bisa turun di bawah 4% yoy. 

Baca Juga: Pemerintah berencana membebaskan denda administrasi bila kalah sengketa pajak

“Jadi ini tergantung dari periode berlangsungnya (PPKM Darurat), yang perlu kita waspadai, keketatan imunitas, melalui vaksinasi menjadi sangat penting, protokol kesehatan dari Covid masih perlu dikendalikan,” ujar Menkeu Sri Mulyani saat Konferensi Pers Hasil Sidang Rapat Paripurna, Senin (5/7).

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan agar mendorong pelaksanaan valsinasi dan menciptakan herd immunity, pemerintah bakal getol mendorong perlaksanaan vaksinasi hingga 2 juta per hari. Kemudian, pada Oktober-November menjadi 3 juta per hari. 

Baca Juga: Menkeu menyiapkan anggaran Rp 3,6 triliun untuk penambahan pagu BPUM



TERBARU

×