Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan mendorong realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) hingga Rp 412,5 triliun pada kuartal I 2021.
Angka tersebut setara dengan 15% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 2.750 triliun di kuartal I 2021.
“Belanja di kuartal I 2020 diharapkan 15% dan ini kita harapkan dan Kementerian/Lembaga (K/L) harus segera karena kalau tidak, kuartal I 2020 bisa down lagi,” kata Sri Mulyani saat wawancara khusus dengan Redaksi KONTAN, Jumat (15/1).
Sri Mulyani bilang, dorongan belanja negara di awal tahun ini diharapkan bisa menahan pelemahan ekonomi yang akan terjadi di kuartal I-2021. Hal ini seiring dengan penurunan mobilitas masyarakat yang menyebabkan konsumsi masyarakat turun.
Baca Juga: Sri Mulyani optimistis ekonomi rebound mulai kuartal II-2021
Adapun strategi utamanya yakni melalui percepatan belanja pemerintah pusat, khususnya belanja K/L dan memperkuat perlindungan sosial kepada masyarakat.
Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan dengan kondisi saat ini yang berbeda dengan tahun lalu, K/L perlu bersikap dinamis dalam melaksanakan belanja.
“Nature Covid-19 sampai awal Januari masih tinggi, ada PSBB diketatkan, orang belum berubah status sosial meski mereka sudah mulai lebih percaya diri, tapi belum sepenuhnya. Seperti yang kita bayangkan sehingga Januari, Februari, Maret bantalan sosial dinaikkan lagi,” ujar Menkeu.
Baca Juga: Ini alasan Sri Mulyani prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2021 melambat
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengatakan, perlindungan sosial seperti bantuan sosial (bansos), bansos sembako, bantuan langsung tunai (BLT) harus tetap digalakan pada kuartal I-2021. Termasuk juga subsidi kuota internet untuk dunia pendidikan, serta subsidi listrik untuk pengguna 400 VA dan 950 VA.
Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan ia akan mendorong belanja K/L, pihaknya perlu bekerjasama dengan K/L terkait agar searah dengan program yang dicanangkan.
Misalnya, Jumat (15/1) lalu Kementerian PUPR menandatangani 982 paket senilai Rp 12,5 triliun yang merupakan bagian daro Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2021.
Kemudian, dilanjutkan pada akhir Februari 2021, sebanyak 1.984 paket senilai Rp 24 triliun akan diselesaikan dan ditandatangani kontraknya. Lalu pada Maret 2021 akan diselesaikan untuk 1.553 paket senilai Rp 40 triliun
“Pak Jokowi sudah serahkan DIPA pada Desember lalu agar K/L segera lakukan pekerjaannya karena kita tidak mau kuartal I-2021 masih pada sibuk. Belanja biar cepet. Hari ini Menteri PUPR dia umumkan announcement kontrak berapa ribu paket hingga Rp 40 triliun, ini bagus sehingga belanja di kuartal I-2021 diharapkan 15%,” ujar Menkeu.
Selanjutnya: Menkeu perpanjang pembebasan PPN dan PPh 22 industri farmasi hingga 31 Desember 2021
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
