Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - WELLINGTON. Pemerintah Selandia Baru, Rabu (3/12), mendeklarasikan darurat iklim dan menyatakan janjinya untuk menjadi negara yang netral dari karbon pada 2025.
Deklarasi ini dinilai sebagai langkah simbolis yang perlu didukung dengan tindakan yang lebih besar untuk mengurangi emisi.
Dikutip dari Reuters, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan, deklarasi darurat iklim mengacu pada temuan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim yang menghindari kenaikan lebih dari 1,5 derajat Celcius dalam pemanasan global.
Dalam temuan tersebut, emisi harus turun sekitar 45% dari tingkat di 2010 pada 2023 dan mencapai nol pada 2050.
Baca Juga: Penelitian terbaru: Sebelum muncul di China, virus corona telah ada di AS
"Deklarasi ini merupakan pengakuan dari generasi penerus. Pengakuan atas beban yang akan mereka pikul jika kita tidak mendapatkan hak ini dan tidak mengambil tindakan sekarang," ungkap Ardern di hadapan anggota palemen Selandia Baru.
Setelah melewati debat panjang selama satu jam, mayoritas anggota parlemen akhirnya memberikan suara mendukung deklarasi tersebut. Oposisi utama, Partai Nasional, menolaknya dengan mengatakan itu hanyalah pencitraan belaka.
Dengan deklarasi ini, sekarang Selandia Baru bergabung dengan 32 negara lain seperti Jepang, Kanada, Prancis, dan Britania, yang sebelumnya juga sudah mengakui adanya darurat iklim.
Baca Juga: Makin tak terbendung, ratusan bentuk mutasi virus corona muncul di seluruh dunia
Ardern juga mengesahkan RUU Zero Carbon, yang menetapkan kerangka kerja untuk nol emisi bersih pada 2050 dengan pengecualian untuk pertanian, dan melarang eksplorasi minyak dan gas lepas pantai baru.
Reuters melaporkan, hampir separuh dari emisi gas rumah kaca yang ada di Selandia Baru berasal dari pertanian, terutama metana.
Dalam deklarasinya, Pemerintah Selandia Baru berjanji bahwa sektor publik akan mencapai netralitas karbon pada 2025. Langkah berikutnya adalah meminta badan terkait untuk mengukur dan melaporkan emisi serta mengimbangi emisi yang tidak dapat mereka kurangi pada 2025.
Program jangka panjang ini akan memakan biaya sekitar NZ$200 juta atau sekitar Rp 1,9 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai penggantian boiler batubara dan membantu membeli kendaraan listrik atau hibrida.
Selanjutnya: Jet tempur J-11 China terlihat lakukan latihan militer intensif di wilayah Barat Laut
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
