/2025/08/18/1305493567.jpg "Revisi Perpres LPG 3 Kg Dikebut, Pemerintah Janjikan Harga Merata di 2025")
Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Kementerian ESDM menargetkan revisi Perpres LPG 3 kg selesai tahun ini untuk mewujudkan kebijakan satu harga di seluruh Indonesia. Begini penjelasan lengkapnya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengebut revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 terkait penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG 3 kilogram (kg).
Targetnya, revisi aturan tersebut rampung pada 2025 agar kebijakan satu harga LPG 3 kg di seluruh Indonesia dapat segera diterapkan.
“Kita sekarang sedang memfinalkan revisi Perpres LPG bulan ini. Harus selesai tahun ini, entah November atau akhir bulan,” ujar Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Latar Belakang Revisi Perpres LPG 3 Kg
Laode menjelaskan, Perpres yang berlaku saat ini hanya mengatur harga LPG hingga tingkat Pangkalan, sementara dalam praktiknya rantai pasok sudah menjangkau Sub-Pangkalan atau pengecer resmi yang terdaftar di bawah Pertamina.
“Saat ini rantai pasok sudah sampai Sub-Pangkalan, tapi aturannya baru sampai Pangkalan. Nah, ini yang kita sempurnakan,” jelasnya.
Revisi ini, lanjut Laode, tidak hanya memperjelas landasan hukum bagi Sub-Pangkalan, tetapi juga mengarah pada penyetaraan harga LPG di seluruh nusantara.
“Mengarah ke situ, ke satu harga LPG,” tegasnya.
Tantangan Penerapan LPG Satu Harga
Kebijakan LPG satu harga disebut lebih kompleks dibandingkan dengan BBM satu harga, terutama karena biaya logistik antarwilayah yang berbeda-beda.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung juga menyampaikan bahwa rencana penyetaraan harga ini akan diatur melalui Perpres baru yang masih digodok.
“Peraturan mengenai LPG satu harga ini akan dituangkan dalam Perpres baru, yang sedang kami bahas,” kata Yuliot.
Ia menjelaskan, meskipun sudah ada ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET), dalam praktiknya harga jual LPG 3 kg di setiap daerah tetap berbeda karena faktor transportasi dan logistik.
Skema Penetapan Harga Baru
Menurut Yuliot, dalam Perpres revisi nanti, pemerintah akan langsung menetapkan harga LPG 3 kg per provinsi dengan mempertimbangkan biaya logistik dan transportasi di masing-masing daerah.
“Setiap daerah berbeda, jadi nanti ditetapkan berdasarkan wilayah. Mekanismenya mirip dengan penetapan harga Pertamax oleh Pertamina,” jelasnya.
Skema ini diharapkan bisa meminimalkan disparitas harga di lapangan dan memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.
