Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Amerika Serikat di bawah komando Joe Biden kembali menentang resolusi tahunan Majelis Umum PBB yang menyerukan diakhirinya embargo ekonomi AS terhadap Kuba.
Diplomat AS Rodney Hunter pada Rabu (23/6) mengatakan kepada Majelis Umum PBB, sanksi adalah alat dalam upaya Washington yang lebih luas terhadap Kuba untuk memajukan demokrasi, mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan membantu rakyat Kuba menjalankan kebebasan mendasar.
Karena itu, lanjut Hunter, AS akan tetap menentang resolusi ini.
"Kami menyadari tantangan yang dihadapi rakyat Kuba. Itulah sebabnya Amerika Serikat merupakan pemasok barang-barang kemanusiaan yang signifikan bagi rakyat Kuba dan salah satu mitra dagang utama Kuba," ungkap Hunter, seperti dikutip Reuters.
Awal bulan ini, Kuba merilis laporan yang menyebutkan, embargo perdagangan dari AS yang telah berlangsung selama puluhan tahun menelan biaya total lebih dari US$ 9 miliar selama tahun keuangan terakhir, merusak kemampuannya untuk mengatasi pandemi virus corona.
Baca Juga: Joe Biden bagikan 55 juta vaksin Covid-19 ke berbagai negara, Indonesia termasuk
Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez mengatakan kepada Majelis Umum PBB, sanksi tersebut telah mempersulit Kuba untuk memperoleh peralatan medis untuk mengembangkan vaksin Covid-19 sendiri.
Pembatasan eknomi juga membuat Kuba mengalami masalah yang cukup serius dalam penyediaan peralatan untuk produksi pangan. "Seperti virus, blokade itu membuat sesak napas dan membunuh, itu harus dihentikan," kata Rodriguez.
Menentang resolusi PBB selama 24 tahun
AS secara konsisten memilih menentang resolusi PBB selama 24 tahun tetapi abstain untuk pertama kalinya pada 2016 di bawah Pemerintahan Barack Obama. Saat itu, Washington dan Havana menjalin hubungan yang cukup baik.
AS kemudian kembali menentang resolusi di bawah Pemerintahan Presiden Donald Trump. Trump juga membatalkan hampir semua langkah yang diambil Obama untuk meredakan embargo
Baca Juga: Komitemen penuh Rusia: terus pasok senjata ke Venezuela
Dikutip dari Reuters, resolusi tersebut untuk ke-29 kalinya dibahas dengan 184 suara mendukung, tiga abstain, dan dua tidak memilih, mereka adalah AS dan Israel.
Pemungutan suara PBB bisa membawa bobot politik, tetapi hanya Kongres AS yang dapat mencabut embargo yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun.
Joe Biden yang kini menjadi Presiden AS, selama kampanye kerap berjanji akan merombak kebijakan Trump terkait Kuba yang dinilai telah merugikan rakyat dan tidak berdampak baik pada kemajuan demokrasi dan hak asasi.
Namun sampai saat ini, Biden belum memenuhi janji itu dan pemerintahannya mengatakan perubahan kebijakan terhadap Kuba bukanlah salah satu prioritas utamanya.
Pemungutan suara pada Rabu awalnya ditetapkan untuk Oktober tahun lalu tetapi ditunda karena pandemi. Majelis Umum PBB kembali mengangkat resolusi tersebut ketika Kuba berjuang dengan penurunan ekonomi yang parah.
Kelangkaan barang-barang pokok mulai terjadi dan semakin meluas. Hal ini diikuti oleh melonjaknya jumlah kasus Covid-19 yang mencapai rekor harian sebanyak 2.055 pada Rabu.
Selanjutnya: Korea Utara: Kontak dengan AS hanya membuang-buang waktu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
