/2026/05/21/1789217675.jpg "Prabowo Ingin RI Jadi Penentu Harga CPO Dunia, Pelaku Industri: Tak Semudah Itu")
Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Ambisi Presiden RI Prabowo Subianto menjadikan Indonesia sebagai penentu harga minyak sawit dunia memunculkan beragam pandangan dari pelaku industri, petani, hingga pengamat sawit.
Sebagian menilai target tersebut tidak mudah dicapai karena harga crude palm oil (CPO) masih sangat dipengaruhi mekanisme pasar global serta persaingan dengan minyak nabati lain. Namun, ada juga yang melihat peluang Indonesia menjadi price maker jika perdagangan sawit nasional mampu dikonsolidasikan secara kolektif.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Eddy Martono mengatakan harga minyak sawit dunia tetap ditentukan kondisi supply dan demand global. Menurut dia, meski Indonesia merupakan produsen sawit terbesar dunia, harga CPO masih dipengaruhi dinamika pasar internasional, termasuk faktor geopolitik seperti perang.
“Minyak sawit itu komoditas global, jadi yang menentukan harga adalah pasar atau supply dan demand,” ujarnya kepada Kontan, Minggu (24/5/2026).
Eddy menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah memiliki instrumen untuk menjaga stabilitas harga sawit domestik melalui kebijakan mandatory biodiesel. Program tersebut dinilai membantu menjaga harga sawit agar tidak tertekan terlalu dalam.
Ia mencontohkan, sebelum kebijakan mandatory biodiesel diterapkan, harga sawit sempat berada di bawah biaya produksi sehingga petani memilih membakar tandan buah segar (TBS) lantaran biaya panen dan angkut lebih mahal dibandingkan harga jual.
“Dengan mandatory biodiesel ini harga lebih terkendali dibandingkan sebelumnya,” katanya.
Baca Juga: Iduladha 27 Mei 2026: Pekerja Bisa Libur 6 Hari, Cek Tanggal Merah & Cuti Bersama
Meski demikian, Eddy menilai Indonesia akan sulit menjadi penentu tunggal harga sawit dunia karena minyak sawit bukan satu-satunya minyak nabati yang diperdagangkan secara global. Ia menyebut minyak bunga matahari, minyak kedelai, rapeseed, hingga minyak jagung menjadi komoditas substitusi yang turut mempengaruhi harga minyak nabati dunia.
“Indonesia bisa mengendalikan harga, tetapi karena ada minyak nabati lain, sepertinya sulit kalau kita menjadi penentu harga,” ujarnya.
Pandangan berbeda disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia Mansuetus Darto. Ia menilai ambisi Indonesia menjadi penentu harga sawit dunia masih belum realistis karena Indonesia dinilai belum memiliki ekosistem perdagangan global yang memadai.
Menurut Darto, selama ini Indonesia lebih berperan sebagai producer power yang berfokus pada produksi dan ekspansi lahan sawit. Sementara itu, infrastruktur perdagangan dan sistem keuangan nasional dinilai belum siap menjadi pusat perdagangan komoditas global.
“Indonesia tidak seperti Singapura. Di sana semua bank berkumpul, ekosistem keuangannya hidup, infrastruktur trading lengkap, hukum dipercaya dan tidak berubah-ubah, serta korupsi minim,” ujarnya kepada Kontan, Minggu (24/5/2026).
Ia menambahkan, perdagangan sawit global bergerak cepat dan membutuhkan tingkat kepercayaan tinggi dari pelaku pasar internasional.
Darto juga menyoroti kesiapan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang digagas pemerintah sebagai konsolidator perdagangan sawit nasional. Menurut dia, DSI belum memiliki rekam jejak dan sertifikasi global yang cukup untuk memperoleh kepercayaan trader internasional.
“DSI sulit dipercaya global karena kontrol politik kuat, minim transparansi, dan ekosistem global belum mengenalnya,” katanya.
Ia mengkhawatirkan kebijakan tersebut justru berdampak terhadap petani sawit. Darto menyebut harga TBS petani saat ini telah turun ke kisaran Rp 1.500–Rp 2.500 per kilogram.
“Hanya hitung ambil cuan, salah strategi, tapi dampaknya merembet ke bawah karena ekosistem sawit saling terkait,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute Tungkot Sipayung menilai Indonesia tetap memiliki peluang menjadi price maker sawit dunia apabila mampu mengonsolidasikan penjualan ekspor sawit secara kolektif.
Baca Juga: Ratusan PNS Jakarta Naik Ke Eselon 2, 3, 4, Cek Daftar Gaji & Tunjangan Didapat
