Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengawali tahun 2021 dengan komitmen menjalankan lima program prioritas utama. Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyatakan lima program prioritas tersebut menjadi upaya untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia.
“Diantaranya yang pertama melanjutkan program infrastruktur teknologi dan komunikasi, kedua pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, ketiga program penataan pengelolaan pos dan informatika, keempat program komunikasi publik, dan kelima tata kelola kebijakan dan regulasi,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/2).
Dari lima program prioritas tersebut, Johnny merinci beberapa program prioritas yang telah dan akan dilaksanakan. Adapun program pertama adalah melanjutkan pembangunan Base Transceiver Stations (BTS) sinyal 4G yang dibagi menjadi paket 1, 2, 3, 4, dan 5.
Baca Juga: Hindari datang ke acara pernikahan secara langsung di masa pandemi Covid-19
“Pembangunan BTS 4G yang telah ditandatangani kontrak penyediaan BTS 4G pada tanggal 29 Januari 2020 beberapa hari yang lalu untuk paket 1 terdiri dari 1.364 desa dan kelurahan, dan paket 2 terdiri dari 1.336 desa dan kelurahan,” jelasnya.
Untuk paket 1 dan paket 2, ia menjelaskan pembangunan BTS 4G meliputi keseluruhan wilayah 3T non Papua dan Papua Barat, yakni mencakup Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Maluku Utara.
“Paket 3, 4 dan 5 khusus menyangkut wilayah Papua dan Papua Barat yang diharapkan pengadaannya ditargetkan atau kita harapkan kontrak dapat ditandatangani pada akhir Februari 2021,” tandasnya.
Tahun 2021 direncanakan akan dibangun sebanyak 4.200 BTS 4G untuk melayani 4.200 desa dan kelurahan yang belum tersedia coverage internet 4G. Selain itu, program prioritas lainnya di tahun 2021 adalah penyediaan akses internet yang akan dilakukan di 7.904 desa dan kelurahan.
“Pemetaan lokasi penyediaan akses internet telah dilakukan dan saat ini tengah dilakskanaan pengadaan ground segment, kontrak ditargetkan ditandatangani pada akhir Februari tahun 2021,” ujarnya.
Baca Juga: Hingga akhir 2022, pemerintah akan tuntaskan pembangunan BTS 4G di 12.458 desa
Program lainnya yakni Pembangunan Pusat Monitoring Telekomunikasi untuk pengukuran Quality of Service (QoS) dan Quality of Experience (QoE) di 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Johnny menegaskan bahwa sampai dengan Januari 2021 telah dilakukan lelang pembangunan pusat monitoring telekomunikasi.
Menurutnya, terkait dengan tata kelola dan manajemen bandwidth yang selama ini dependensi terhadap operator seluler, perlahan-lahan ingin dipindahkan kepada pemerintah melalui Kominfo untuk melakukan tata kelola bandwidth yang lebih efisien dan lebih bermanfaat bagi sebaran kehidupan, atau tempat tinggal masyarakat di seluruh Indonesia.
