Sumber: Kyodo | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
Pada hari Kamis (4/3), China berjanji untuk meninjau sistem pemilu di Hong Kong. Banyak pihak yang pro-demokrasi merasa bahwa langkah ini akan mengancam demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia di sana.
Di bawah kebijakan "satu negara, dua sistem" China, Hong Kong dijanjikan akan menikmati hak dan kebebasan wilayah semi-otonom selama 50 tahun setelah kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997.
Li juga mengatakan bahwa China akan melakukan segala hal untuk mencegah upaya kemerdekaan Taiwan.
Taiwan dan China daratan telah memiliki pemerintahan yang terpisah sejak 1949, atau pasca perang saudara. Di bawah Presiden Tsai Ing-wen yang condong ke arah kemerdekaan, hubungan kedua negara semakin memburuk.
Selanjutnya: Tim WHO berubah sikap, curiga teori China soal asal muasal Covid-19
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
