Pemerintah menargetkan sejumlah perubahan pada tata kelola subsidi energi

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 21:45 WIB   Reporter: Filemon Agung
Pemerintah menargetkan sejumlah perubahan pada tata kelola subsidi energi


KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan sejumlah perubahan pada tata kelola subsidi energi mulai tahun depan. Perubahan skema subsidi bakal menyasar sektor ketenagalistrikan dan LPG bersubsidi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, realisasi subsidi listrik hingga Juni 2021 mencapai Rp 24,28 triliun atau sekitar 40,97% dari alokasi tahun 2021 sebesar Rp 59,26 triliun. 

Adapun, besaran subsidi listrik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 diusulkan lebih tinggi dari alokasi yang ada untuk tahun ini.

"Usulan subsidi listrik pada RAPBN 2022 sebesar Rp 61,7 triliun dengan asumsi nilai tukar sebesar Rp 14.350 per US$ dan harga ICP sebesar US$ 63 per barel dengan inflasi 3%," terang Arifin dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII, Kamis (26/8).

Baca Juga: Kementerian ESDM berniat perbaiki neraca migas sebelum terbitkan rencana induk

Arifin mengungkapkan, pemberian subsidi listrik di tahun 2022 hanya akan dilakukan bagi golongan pelanggan yang berhak. Untuk itu, pemadanan data kini tengah dilakukan demi memastikan penerima subsidi listrik dari kelompok pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi hanya diterima kelompok yang berhak.

"Saat ini pemerintah sedang melakukan pemadanan data antara ID pelanggan PLN dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga dapat tersinkronisasi dengan status di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," kata Arifin.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Niaga dan Manajemen PLN Bob Saril mengungkapkan, pihaknya sedang melakukan pemadanan data DTKS melalui aplikasi dengan data base yang dimiliki.

"Dari data tersebut kita melakukan survei ke lapangan," kata Bob kepada Kontan.co.id, Kamis (26/8).

Bob menambahkan, merujuk data saat ini maka dari total 24,17 juta pelanggan 450 VA, hanya ada 9,36 juta pelanggan yang masuk dalam DTKS. Dari jumlah tersebut, sebanyak 71.878 Rumah Tangga berlokasi di daerah 3T.

Baca Juga: Pengusaha ramai-ramai tolak klausul pajak karbon dalam RUU KUP

Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengungkapkan, dengan jumlah 15,2 juta pelanggan dikeluarkan dari penerima subsidi maka penghematan APBN diprediksi bisa mencapai Rp 22,12 triliun.

"Kalau pakai DTKS, ada 15,2 juta pelanggan yang secara data harus dikeluarkan," kata Rida kala itu.

Merujuk data Kementerian ESDM, besaran subsidi listrik mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017 subsidi listrik sebesar Rp 45,74 triliun. Nilai ini meningkat menjadi Rp 48,1 triliun di 2018 dan Rp 52,66 triliun di 2019 kemudian  mencapai Rp 61,1 triliun di tahun lalu.

Perubahan Skema Subsidi LPG

Arifin memastikan perubahan skema subsidi energi juga bakal terjadi untuk LPG 3 kg. 

Menteri ESDM mengungkapkan, perubahan skema penyaluran LPG dilakukan demi menjamin pelaksanaan yang tepat sasaran serta menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

"Pemerintah secara bertahap dan berhati-hati akan mengupayakan pelaksanaan kebijakan transformasi subsidi LPG tabung 3 kg menjadi subsidi berbasis penerima manfaat sesuai dengan target berbasis DTKS  dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat," terang Arifin.

Sayangnya, Arifin tak menegaskan per kapan transformasi skema subsidi LPG 3 kg bakal dilakukan.

Dalam pemberitaan Kontan.co.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, kebijakan subsidi energi di tahun 2022 akan diarahkan lebih tepat sasaran, melalui pelaksanaan kebijakan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat secara bertahap dan berhati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. 

Baca Juga: Sri Mulyani janji kebijakan subsidi energi diarahkan lebih tepat sasaran pada 2022

“Selanjutnya, pemerintah juga mengapresiasi pandangan agar subsidi solar juga diarahkan menjadi subsidi berbasis orang. Pemerintah akan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi solar agar sejalan dengan kebijakan subsidi tepat sasaran” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna  DPR RI ke-3 Masa Persidangan I tahun sidang 2021-2022 secara virtual, Selasa (24/8).

Arifin mengungkapkan, realisasi subsidi LPG 3kg hingga Mei 2021 mencapai 4,30 juta metrik ton dari total alokasi 7,50 juta metrik ton.

Adapun, hingga akhir tahun nanti volume subsidi diperkirakan bakal mencapai 7,40 juta metrik ton. Pada tahun depan Kementerian ESDM mengusulkan volume LPG 3kg dalam RAPBN 2022 sebesar 8 juta metrik ton. 

 

Selanjutnya: Konsistensi pemerintah menjaga stabilisasi harga beras melalui Bulog tak maksimal

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Halaman   1 2 Tampilkan Semua
Editor: Handoyo .

Terbaru