kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45923,79   -11,72   -1.25%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pelaku Industri Angkat Bicara Soal Kebijakan pembatasan PLTS Atap


Sabtu, 22 Oktober 2022 / 06:50 WIB
Pelaku Industri Angkat Bicara Soal Kebijakan pembatasan PLTS Atap

Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan pembatasan kapasitas instalasi PLTS Atap 10% hingga 15% yang diberlakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan dampak pada industri solar panel.

Chief Commercial Officer Sun Energy Dion Jefferson mengungkapkan, kebijakan ini membuat hanya 50% kapasitas dari estimasi total aset terpasang dari Sun Energy yang bisa beroperasi atau menyala.

"Jadi pasti (ini) memberikan dampak ke bisnis kita," kata Dion kepada Kontan.co.id, Jumat (21/10).

Dion melanjutkan, saat ini minat pelanggan untuk memasang PLTS Atap sejatinya masih ada namun pertumbuhannya tidak begitu signifikan. Menurutnya, kebijakan pembatasan sebesar 15% dari kapasitas membuat pelanggan kecewa pasalnya tidak bisa menikmati efisiensi listrik dengan optimal.

Baca Juga: PLTS Atap Banyak Dikeluhkan, Begini Penjelasan PLN

Adapun, Sun Energy melakukan sejumlah strategi untuk tetap menjaga pertumbuhan bisnis di tengah tantangan saat ini.

Dion menjelaskan, Sun Energy melakukan pendekatan dengan pelanggan yang memiliki konsumsi energi besar.

"Agar kalau kena (kebijakan) 15% pun masih besar kapasitas Solar PV-nya," terang Dion.

Selain itu, Sun Energy juga mengoptimalkan pemanfaatan PLTS Atap pada daerah-daerah yang listriknya tidak berasal dari PLN atau off-grid. Meski demikian, strategi ini diakui menimbulkan biaya investasi yang lebih besar karena harus dibarengi penyediaan battery storage system.

Sementara itu, Marketing & Corporate Sales Director ATW Solar Indonesia Wilson Tanuwijaya pembatasan kapasitas ini menghambat perkembangan pemanfaatan energi surya.

"Keadaan ini cukup menghambat laju bisnis yang awalnya kami rencanakan untuk dieksekusi di tahun 2022 ini," ungkap Wilson ketika dihubungi Kontan.co.id.

Wilson menjelaskan, pihaknya pun memahami kendala oversupply yang kini tengah dialami oleh PLN.



TERBARU

×