Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
Dari segi jatuh tempo, komposisi utang pemerintah dikelola dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan kapasitas fiskal. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata jatuh tempo (average tome to maturity) sepanjang tahun 2022 ini masih terjaga di kisaran 8,7 tahun.
Pengadaan utang pemerintah ditetapkan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Undang-Undang (UU) APBN dan diawasi pelaksanaannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Di tengah menghadapi risiko global yang saat ini bergeser pada peningkatan isu geopolitik dan dinamika kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), pemerintah melakukan beberapa penyesuaian strategi pembiayaan melalui utang di tahun 2022.
Baca Juga: Jepang Stop Pembiayaan untuk Proyek Pembangkit Batubara di Bangladesh dan Indonesia
Diantaranya, penurunan target lelang SBN, fleksibilitas penerbitan SBN Valas baik dari jumlah dan waktu penerbitan, fleksibilitas pembiayaan melalui Development Partners, optimalisasi SBN ritel serta penguatan sinergi dengan Bank Indonesia (BI).
Meski masih diliputi ketidakpastian, pemulihan ekonomi di tahun 2022 diperkirakan masih akan terus berlanjut. dengan adanya peningkatan kinerja pendapatan negara yang baik dan didukung realisasi pembiayaan utang yang on track, serta optimalisasi pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai buffer fiskal, maka defisit APBN 2022 diperkirakan akan lebih rendah dari target sebagaimana dua tahun sebelumnya.
"Pemerintah optimis di tahun 2023 APBN dapat kembali menuju defisit di bawah 3% terhadap PDB," kata Kemenkeu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
