Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bercerita dirinya sering mendapatkan teguran dari masyarakat karena sering utang. Namun, ia memastikan, utang pemerintah tentu digunakan untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia.
Situasi saat ini membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mengalami defisit yang diprediksi mencapai 6,34% dari produk domestik bruto (PDB). Sebab, akibat virus corona penerimaan negara diproyeksikan turun hingga 15%, sedangkan belanja negara naik hingga 33,8% dari realisasi tahun 2019.
“Dalam situasi ini bukannya tidak gratis, APBN menghadapi Covid-19 menglami tekanan, penerimaan negara turun hingga15%. Bahkan penerimaan pajak kita menurun mendekati 20%, tapi kita harus tetap belanja bahkan meningkat. Dan saya utang, dan saya diomelin seluruh masyarakat Indonesia ngutang untuk ini,” kata Sri Mulyani dalam webminar bertema Perempuan Berdaya Indonesia Maju: Refleksi Awal Tahun 2021, Senin (4/1).
Baca Juga: Kata Sri Mulyani terkait sisa ratusan triliun anggaran pemulihan ekonomi nasional
Sri Mulyani menganalogikan, posisinya sebagai bendahara negara sama seperti ibu rumah tangga. Dalam situasi pandemi yang berlangsung sejak tahun lalu, penerimaan menurun, sementara belanja naik seiring dengan kebutuhan.
“Sama saja dengan anggota di rumah kita yang sakit, mungkin tabrakan, kena demam berdahar dan harus masuk rumah sakit, atau bapaknya kena PHK sekaligus. Maka si ibu harus memutar pikirannya mendanai kebutuhan keluarganya yang setiap hari harus makan dan ada kebutuhan tambahan lain,” ujar Sri Mulyani.
Dengan defisit 6,34%, maka postur pembiayaan anggaran tahun 2020 mencapai Rp 1.039,2 triliun. Hingga November 2020, realisasinya mencapai Rp 1.104,8 triliun atau sudah melebih 6,3% dari outlook akhir tahun lalu.
Sri Mulyani menegaskan, meski utang 2020 membengkak, tapi pemerintah memastikan upaya fiskal tersebut bisa menolong masyarakat karena dampak pandemi. “Bukan senak-enaknya mana yang perlu, mana yang tidak perlu diberikan tambahan dan diteliti dan efektifitasnya bisa dipertanggung jawabkan,” ucap Sri Mulyani.
Kedati demikian, ruang fiskal pemerintah dengan memperlebar defisit nyatanya belum dioptimalkan. Sebab, belanja program pemulihan ekonomi nasioanl (PEN) 2020 tidak mampu terserap 100%.
Baca Juga: Anggaran terbatas, program PEN tak cukup untuk mendorong ekonomi tahun ini
