Reporter: Bidara Pink | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020, tak melulu membawa dampak negatif. Ada hikmah yang bisa dipetik, yaitu terkait perkembangan digitalisasi yang lebih masif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, transformasi digital memang mau tak mau harus dilakukan oleh Indonesia. Pasalnya, transformasi digital menjadi salah satu alternatif untuk negara ini bisa selamat (survive) dan kembali bangkit.
“Sekarang banyak juga usaha seperti UMKM yang menggunakan platform digital dan dia survive. Di Kementerian Keuangan dan pemerintahan sendiri, kami menggunakan fasilitas digital untuk memperkuat koordinasi. Tidak mudah, tetapi memang realita yang kita hadapi,” ujar Sri Mulyani, Selasa (23/3) via video conference.
Baca Juga: Fitch pertahankan rating investment grade Indonesia, ini kata Sri Mulyani
Dalam menghadapi transformasi digital ini pun, bendahara negara tersebut mengatakan ada beberapa hal yang menjadi sorotan dari pemerintah.
Pertama, terkait infrastruktur digital. Ia bilang, infrastruktur digital di Jakarta saat ini sudah baik karena di Jakarta blank spot-nya sedikit. Yang dikhawatirkan, adalah daerah di luar Jakarta yang masih banyak daerah belum terkoneksi dengan internet.
Ini akhirnya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, untuk bisa mengkoneksikan seluruh daerah termasuk desa, sekolah, puskesmas, pesantren, bahkan usaha kecil untuk masuk ke infrastruktur digital.
“Makanya, kami buat ini prioritas. Ada anggaran khusus konektivitas agar mereka yang belum terkoneksi, akhirnya bisa menikmati transformasi digital ini,” tambah Sri Mulyani.
Baca Juga: Sri Mulyani proyeksikan ekonomi di kuartal I-2021 minus 1% hingga minus 0,1%
Kedua, terkait kebijakan peraturan (regulatory) terutama upaya untuk menindak maupun menghindari peretasan. Apalagi seperti kita tahu, dengan transformasi digital, pasti banyak data yang akhirnya tersimpan tidak secara manual lagi. Ini menjadi rentan untuk diretas.
Sri Mulyani mengambil contoh, negara Amerika Serikat (AS) pernah dibobol data ASN-nya. Kemudian, badan pengelola jaminan kesehatan Inggris juga pernah dibobol. Pun data kesehatan Singapura juga pernah dibobol juga oleh peretas. Ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk melindungi data.
Ketiga, terkait sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, saat ini memang banyak orang yang sudah memiliki kapasitas, terpelajar, dan memiliki kemampuan untuk menghadapi transformasi digital. Namun, masih banyak pula yang belum mampu.
Baca Juga: Defisit anggaran hingga Februari mencapai Rp 63,6 triliun
“Masih banyak yang gaptek (gagap teknologi). Jadi ini kita butuh sekali investasi SDM untuk membuat mereka menjadi sangat siap (ready) untuk transformasi digital,” katanya.
Terakhir, pemerintah juga harus waspada dengan apa yang akan terjadi setelah Covid-19 ini selesai. Sri Mulyani pun mengutip dari salah satu riset PT SMI. Menurut hasil riset tersebut, ada kekhawatiran akan ada kesenjangan yang melebar antara mereka yang melek teknologi dan yang tidak melek teknologi.
Tak hanya terkait teknologi, diperkirakan akan terjadi disparitas tentang pendapatan. Makanya, pemerintah harus sigap dari sekarang untuk memeratakan transformasi digital agar hal tersebut bisa diminimalisir.
Selanjutnya: Ekonomi Indonesia diperkirakan masih terkontraksi hingga minus 2% pada kuartal I
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
