Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih terus mendorong program vaksinasi COVID-19 di Indonesia.
Kendati demikian, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah kendala yang ditemui. Salah satunya adalah tak semua sasaran penerima vaksin Covid-19 memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Padahal, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19, termasuk elompok rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK. Tujuannya agar semakin cepat dan semakin banyak masyarakat yang terlindung dan semakin cepat herd imunity terbentuk.
Baca Juga: Penelitian, efektivitas vaksin Covid-19 Pfizer turun lebih cepat dari Astrazeneca
Dalam teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tersebut dibutuhkan pendataan sasaran yang akan dimasukan dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 yang memuat nama dan alamat serta nomor induk kependudukan.
Melansir informasi di akun Instagram Kementerian Kesehatan @kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus memastikan agar instansi dan perangkat daerah terkait, segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat apabila terdapat target sasaran vaksinasi COVID-19 yang belum memiliki NIK.
"Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat yang belum memiliki NIK dapat dilakukan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di satu lokasi pelayanan yang disepakati, jadi masyarakat dapat terlayani dan kebutuhan NIK dapat terpenuhi," demikian penjelasan admin @kemenkes.
Baca Juga: Cara download dan cetak sertifikat vaksin Covid-19 seperti KTP, lebih praktis dibawa
