Sumber: Reuters | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Presiden Vladimir Putin mendapat lampu hijau dari Majelis Tinggi Parlemen Rusia pada Selasa (22/2) untuk mengerahkan pasukan ke dua wilayah yang dikuasai separatis di Ukraina Timur sebagai misi "penjaga perdamaian".
Mengobarkan krisis dengan Barat, anggota Majelis Tinggi Parlemen Rusia memberikan suara setuju setelah Putin meminta izin untuk mengerahkan pasukan ke luar negeri. Langkah itu setelah Moskow mengakui kemerdekaan dua wilayah di Ukraina Timur pada Senin (21/2).
Keputusan itu segera berlaku, menurut anggota Parlemen Andrei Klishas.
"Dengan menyetujui penggunaan angkatan bersenjata di luar negeri, kami menganggap mereka akan menjadi pasukan penjaga perdamaian, pasukan yang dirancang untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di republik (yang memproklamirkan diri di Ukraina Timur)," kata Valentina Matvienko, Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia, seperti dikutip Reuters.
Baca Juga: Rusia: Ukraina Kerahkan 120.000 Tentara ke Garis Kontak di Donbass
Ketika anggota Parlemen Rusia bertemu untuk membahas rencana pengerahan militer tersebut, Kremlin mengumumkan, Putin telah meratifikasi perjanjian persahabatan dengan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk yang memisahkan diri di Ukraina Timur.
Rusia mengatakan, ratifikasi perjanjian tersebut memungkinkannya untuk membangun pangkalan militer di kedua wilayah itu, mengerahkan pasukan, menyetujui postur pertahanan bersama, dan memperketat integrasi ekonomi.
Ukraina panggil pasukan cadangan
Sementara Ukraina akan memberlakukan keadaan darurat nasional dengan pembatasan khusus untuk menjaga kondisi tetap tenang dan melindungi ekonomi di tengah kekhawatiran invasi Rusia.
Keadaan darurat akan berlangsung selama 30 hari dan bisa diperpanjang selama 30 hari, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina Oleksiy Danilov mengatakan, Rabu (23/2).
Baca Juga: Bersiap Hadapi Invasi Rusia, Ukraina Berlakukan Keadaan Darurat Nasional
Pemerintah Ukraina tinggal menunggu persetujuan parlemen untuk memberlakukan keadaan darurat nasional.
Keadaan darurat memberikan kekuasaan kepada pihak berwenang, yang bisa mencakup pembatasan transportasi, perlindungan ekstra untuk infrastruktur kritis.
Menurut Danilov, otoritas regional bisa membuat keputusan, apakah akan memberlakukan jam malam dan tindakan lainnya.
"Ini adalah tindakan pencegahan untuk tetap tenang di negara ini, sehingga ekonomi kita dan negara kita bisa bekerja," kata Danilov, seperti dikutip Reuters.
"Tergantung pada ancaman yang mungkin muncul di wilayah tertentu, akan ada keadaan darurat yang lebih kuat. Kita berbicara tentang daerah perbatasan, di mana kita memiliki perbatasan dengan Rusia, dengan Belarusia," katanya.
Baca Juga: Biden: Akui Donetsk dan Lugansk, Ini Awal Invasi Rusia ke Ukraina
Ukraina telah menerapkan serangkaian tindakan, termasuk memanggil pasukan cadangan, karena bersiap untuk kemungkinan serangan militer dari Rusia yang mengirim pasukan ke Ukraina Timur.
Hanya, Danilov menegaskan, Ukraina belum memberlakukan mobilisasi umum.
Meski begitu, beberapa anggota parlemen telah mendesak Pemerintah Ukraina untuk memberlakukan darurat militer, sebuah langkah yang bisa memicu tanggapan dari Rusia.
Tapi, Danilov mengungkapkan, belum ada keputusan seperti itu yang diambil. “Jika perlu, kebijakan ini akan segera diadopsi,” ungkapnya.
Darurat militer akan menerapkan pembatasan yang lebih keras, yang bisa mencakup larangan pertemuan, gerakan, dan partai politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
