Sumber: Axios,Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Perusahaan dan bank Rusia beralih ke mata uang China, yuan (juga dikenal sebagai renminbi), saat pintu ke sistem keuangan global berbasis dolar AS ditutup karena sanksi.
Melansir Axios, James Fok, penulis buku “Financial Cold War: A View of Sino-US Relations from the Financial Markets,” mengatakan bahwa sanksi terhadap Rusia secara bertahap membantu menginternasionalkan renminbi.
"Tapi itu tidak berarti renminbi akan tiba-tiba mulai menyaingi dolar dengan cara apa pun yang berarti. Untuk melakukannya, Anda memiliki banyak bagian lain yang harus jatuh pada tempatnya," kata Fok.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Reuters, perusahaan-perusahaan Rusia bergegas ke bank-bank China untuk menanyakan tentang pembukaan rekening.
FESCO Transportation Group, sebuah perusahaan logistik Rusia, mengatakan kepada pelanggan pekan lalu bahwa mereka akan menerima pembayaran dalam yuan.
Baca Juga: 22 Negara Ini Masuk Daftar Negara yang Dianggap Tak Bersahabat kepada Rusia
Setelah Visa dan Mastercard menangguhkan operasi mereka di Rusia, beberapa bank Rusia sedang mempertimbangkan untuk beralih ke UnionPay, sistem pembayaran kartu milik negara China.
Para pemimpin China telah berupaya menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk menginternasionalkan yuan. Misalnya saja dengan mengadvokasi yuan untuk dimasukkan dalam keranjang hak penarikan khusus Dana Moneter Internasional pada tahun 2016.
Namun, dorongan China menuju internasionalisasi yuan selama dekade terakhir adalah setengah hati, dengan kurang dari 2% pembayaran global menggunakan yuan.
Beijing enggan untuk melepaskan kendali atas mata uang, dan tidak ingin menanggung potensi efek buruk dari memiliki mata uang yang dominan secara global.
Baca Juga: Ini Rencana yang Disiapkan Ukraina Jika Zelensky Tewas Akibat Serangan Rusia
Kontrol modal yang ketat dari pemerintah mempersulit pemindahan aset dari China, yang menghambat transaksi yuan internasional.
Terlepas dari minat Rusia, bank-bank China waspada terhadap risiko sanksi sekunder AS, yang berarti kemampuan pemerintah AS untuk menghukum perusahaan non-AS yang melakukan bisnis dengan entitas yang terkena sanksi.
"Sanksi pasti akan berarti bahwa Rusia pada akhirnya akan memegang lebih banyak renminbi," kata Fok.
Tetapi agar negara lain bersedia melakukan lebih banyak transaksi dalam yuan, pemerintah China perlu melonggarkan kontrol modal dan meningkatkan aturan hukum — atau perpecahan sistem keuangan global harus terjadi untuk membuat yuan tampak lebih menarik dibandingkan dolar.
Baca Juga: Xi Jinping: China Sedih Melihat Api Perang Menyala Kembali di Eropa
"Banyak bidak di papan catur yang belum dipindahkan," kata Fok. "Lebih mungkin, itu akan dimainkan selama beberapa dekade."
Sebelumnya, Reuters memberitakan, bank asal China yang berkantor cabang di Moskow telah melihat lonjakan permintaan dari perusahaan-perusahaan Rusia yang ingin membuka rekening baru.
Menurut sumber Reuters yang tak mau namanya disebut, lonjakan itu terjadi ketika bisnis negara itu berjuang dengan sanksi internasional setelah invasi ke Ukraina.
"Selama beberapa hari terakhir, 200-300 perusahaan telah mendekati kami, ingin membuka rekening baru," kata orang yang bekerja di bank pemerintah China cabang Moskow dan memiliki pengetahuan langsung tentang operasinya, kepada Reuters.
Baca Juga: Rusia Mengancam Memotong Pasokan Gas Alam ke Eropa
Dia menolak disebutkan namanya atau banknya diidentifikasi karena dia tidak berwenang untuk berbicara dengan media.
Tidak jelas seberapa luas permintaan Rusia untuk rekening baru di bank-bank China, tetapi sumber bankir itu mengatakan kepada Reuters bahwa banyak perusahaan yang mencari rekening baru untuk melakukan bisnis dengan China. Dia memperkirakan transaksi yuan oleh perusahaan-perusahaan tersebut akan meningkat.
Pemerintah Barat menutup ekonomi Rusia dari sistem keuangan global, mendorong perusahaan internasional untuk menghentikan penjualan, memutuskan hubungan dan membuang investasi senilai puluhan miliar dolar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
