Kementerian ESDM: Tahun 2021, realisasi mandatori biofuel bisa melewati target

Rabu, 17 November 2021 / 09:35 WIB

Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Handoyo

Selain itu memastikan industri penunjang, mempersiapkan regulasi pendukung, mempersiapkan roadtest yang melibatkan stakeholder terkait serta memastikan ketersediaan pendanaan/insentif, infrastruktur pendukung dan melakukan sosialisasi secara masif.

Muhidin, Koordinator Pengolahan Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM, mengatakan ke depan dengan pertumbuhan ekonomi, penduduk dan perkembangan yang ada kebutuhan migas meningkat.

“Dari sisi volume sangat besar harus diambil langkah strategis untuk mendukung dicapainya kedaulatan energi. Kalau kita tetap bergantung pada energi fosil dengan produksi yang minyak yang berkebutuhan pada bahan bakar sangat besar,” katanya.

Menurut Muhidin, pengembangan kilang dan grass root refinery (GRR) Tuban akan mengurangi impor BBM. Degan pemanfaatan biofuel ketergantungan pada impor BBM juga akan berkurang.

“Di Pertamina juga ada kilang biorefinery. Ini terobosan bagus dengan bahan baku dari CPO maupun RBDPO (refined, bleached and deodorized palm oil). Ketergantungan juga akan berkurang dan selain itu produk yang dihasilkan ramah lingkungan sehingga emisi dari gas buang dan industri menjadi lebih bagus,” ungkapnya,

Sementara itu, Salis S Aprillian, Vice Chairman of Indonesian Gas Society (IGS), menjelaskan minyak bumi tidak hanya BBM, tapi juga bisa memproduksi petrokimia. Dengan integrasi dan konversi, minyak di seluruh dunia akan bertransformasi karena ke depan ada tiga yang harus ditakuti oleh pengusaha di bisnis energi.

“Dekarbonisasi, desentralisasi, dan digitalisasi. Teknologi saat ini akan men-disrupt semua pelaku pengguna energi sehingga harus comply. 3D ini mengatur peran di feature energy,” kata Salis.