Kata kepala BKF Kemenkeu pasca IMF pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia

Kamis, 14 Oktober 2021 | 06:55 WIB   Reporter: Siti Masitoh
Kata kepala BKF Kemenkeu pasca IMF pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia

KONTAN.CO.ID -   JAKARTA. International Monetary Fund (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2021 menjadi 5,9%, dari sebelumnya 6%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini turun menjadi 3,2%, dari sebelumnya 3,9%. Hal tersebut tercantum dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2021.

IMF menilai bahwa terdapat sejumlah aspek yang memengaruhi perubahan proyeksi, seperti gangguan pasokan di negara maju dan sempat memburuknya kasus Covid-19 di negara berkembang akibat varian delta.

Selain itu, IMF juga turut menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 kawan Asia Tenggara, menjadi 2,9%, dari sebelumnya 4,3%. Penyebaran Covid-19 varian delta menjadi faktor utama penyebab revisi proyeksi itu, selain jangkauan vaksinasi negara-negara Asean yang relatif masih rendah dibandingkan dengan negara maju.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan bahwa pemerintah Indonesia juga terus mewaspadai berbagai risiko global yang terjadi.

Baca Juga: IMF rekomendasikan kebijakan untuk kurangi risiko keuangan aset kripto

Pandemi Covid-19 hingga saat ini masih terus menjadi fokus perhatian pemerintah. Meski Indonesia telah melewati puncak gelombang Covid-19 akibat Delta Varian, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kapabilitas dalam penanganan pandemi.

“Efektivitas berbagai kebijakan seperti PPKM  peningkatan 3T akselerasi vaksinasi, serta peran serta masyarakat menjaga disiplin 5M telah menjadi faktor yang membuat situasi pandemi di dalam negeri sudah jauh lebih terkendali,” kata Febrio dalam laporannya, Rabu, (13/10).

Meskipun demikian, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kewaspadaan dengan tetap disiplin pada prorokol kesehatan serta terus menyukseskan program vaksinasi yang diharapkan dapat menjangkau 208 juta penduduk untuk mencapai kekebalan komunal di akhir tahun 2021.

Baca Juga: Ada Wacana Moratorium Kepailitan dan PKPU, Bank Mandiri Kedepankan Usulan Treshold

Saat ini, per 12 Oktober 2021, total vaksinasi Indonesia mencapai 157,93 juta dosis (28,87% terhadap populasi), di mana dosis pertama mencapai 100,32 juta dosis atau 36,68% dan dosis kedua 57,61 juta dosis atau 21,06%.

Lebih lanjut Febrio mengatakan, bahwa pemerintah juga akan memastikan kebijakan ekonomi dan fiskal akan terus diarahkan untuk mendukung upaya pengendalian pandemi, menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi, serta akselerasi reformasi struktural.

Hal ini tercermin dalam kebijakan APBN 2022 yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI. Kebijakan APBN 2022 menunjukkan adanya sikap kewaspadaan dan antisipatif terhadap peningkatan risiko global yang telah terjadi.

Defisit fiskal di tahun 2022 disepakati pada tingkat 4,85 persen dari PDB, yang akan terus mendukung pemulihan di tengah upaya konsolidasi secara bertahap.

Baca Juga: Banggar Minta Pemerintah Susun Roadmap Pengendalian Utang

Di sisi reformasi struktural, Pemerintah dan DPR juga telah menyetujui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang merupakan salah satu tonggak reformasi perpajakan demi keberlanjutan fiskal di jangka menengah, penguatan basis pajak, serta APBN yang sehat untuk kesejahteraan masyarakat.

“Dengan semangat pengendalian pandemi, pemulihan ekonomi dan reformasi yang kuat, Pemerintah berupaya untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan Indonesia yang berkesinambungan dan inklusif di tengah lingkungan global yang menantang,” tutup Febrio.

Selanjutnya: Bantuan Likuiditas Bukan Minta, Tetapi Inisiatif IMF

 

 

Halaman   1 2 Tampilkan Semua
Editor: Noverius Laoli
Terbaru