Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat mengutarakan rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat bila kasus Covid-19 di Ibu Kota terus meningkat. Terkati hal itu, sejumlah pihak menilai rencana itu kurang tepat diterapkan lagi.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai pemerintah provinsi DKI Jakarta belum perlu memberlakukan rem darurat saat ini.
Menurutnya, pemberlakuan rem darurat dilaksanakan sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19 di DKI Jakarta.
Baca Juga: Pengusaha: Perlu pertimbangan matang jika PSBB ketat di Jakarta diberlakukan lagi
"Memang saat ini terjadi lonjakan kasus, tetapi selama masih bisa ditangani oleh Pemda DKI, belum perlu dilakukan rem darurat. Yang tahu persis kemampuan menangani ya tentu saja Pemda DKI sendiri," ujar Piter kepada Kontan, Senin (28/12).
Hingga saat ini pemerintah DKI Jakarta belum kembali mengetatkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, dikabarkan Pemda DKI akan memberlakukan PSBB secara ketat bila kasus Covid-19 di Jakarta kembali melonjak.
Baca Juga: Soal emergency brake, Pemprov DKI akan dengar data Covid-19 dari pakar
Piter Abdullah pun menilai, rencana pemerintah DKI Jakarta untuk menarik rem darurat dengan adanya lonjakan kasus adalah kebijakan yang tepat. Pasalnya, bila kebijakan ini tidak diambil bisa berdampak lebih buruk pada perekonomian DKI Jakarta.
"Memang dampaknya akan besar terhadap ekonomi, tetapi mencegah kehancuran ekonomi yang lebih dalam bila tidak diambil upaya rem darurat," terang Piter.
Lebih lanjut, Pieter pun menyebut bahwa upaya pemulihan ekonomi akan efektif bila pandemi Covid-19 bisa diatasi. Karenanya, menurutnya penanggulangan pandemi dengan mencegah menyebarnya virus Covid-19 harus jadi hal utama yang dilaksanakan.
Selanjutnya: Pemprov DKI bisa kembali tarik rem darurat jika data & fakta Covid-19 terus melonjak
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
