Insentif untuk sektor ritel disambut positif APPBI, Hippindo dan Aprindo

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ritel menjadi salah satu sektor usaha yang paling telak terdampak pandemi covid-19. Pemerintah pun berencana memberikan insentif bagi pusat perbelanjaan atau mall untuk mempercepat pemulihan di industri ritel.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyampaikan, secara umum ada dua jenis insentif yang diperlukan pelaku usaha. Yakni insentif untuk mendongkrak penjualan serta insentif untuk meringankan beban pelaku usaha.

Menurutnya, insentif berupa pembebasan sementara pajak penjualan diharapkan dapat meningkatkan penjualan yang sudah lebih dari setahun ini merosot tajam. Pembebasan sementara pajak-pajak yang bersifat final akan meringankan beban pelaku usaha yang sudah dalam kondisi terpuruk sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia pada tahun lalu.

"Jadi dengan kedua jenis insentif tersebut maka diharapkan dapat segera mendongkrak penjualan dan sekaligus juga menyelamatkan pelaku usaha yang sudah mulai bertumbangan sejak tahun lalu yang masih terus berlangsung sampai dengan saat ini," kata Alphon saat dihubungi Kontan.co.id, Sabtu (24/4).

Dia menyampaikan, pada Kuartal I-2021 ini memang ada peningkatan kunjungan ke pusat perbelanjaan. Namun secara umum untuk periode Januari-Maret 2021 rata-rata tetap masih berada di bawah 50%.

Dari sisi tenant, sejak tahun lalu sampai dengan sekarang tingkat okupansi di pusat perbelanjaan secara rerata berkurang sekitar 10%-20% akibat para penyewa yang menutup usahanya. Ditambah dengan minimnya Penyewa yang membuka usaha ataupun membatalkan rencana usaha baru karena menunggu perkembangan perekonomian ke depan.

"Memang benar sudah ada mulai pertumbuhan tapi masih jauh karena total pertumbuhan yang terjadi selama ini hanya baru bisa sebatas mengurangi minus-nya saja," terang Alphon.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyampaikan, meruginya sejumlah perusahaan supermarket-hypermarket skala besar menjadi gambaran keterpurukan industri ritel dan penyewa pusat perbelanjaan pada tahun lalu. Kata dia, penurunan setiap segmen memang berbeda.

Untuk restoran dan fashion misalnya, penurunan omzet pada tahun lalu mencapai 80%. Untuk bioskop, bahkan menyentuh 90%. Sedangkan penyewa mall seperti tempat permainan anak bahkan harus tutup sepanjang tahun.

Budi mengamini, pertumbuhan yang mulai terjadi pada Maret dan April 2021 belum mampu mengangkat kinerja peritel dan penyewa pusat perbelanjaan. Oleh sebab itu, insentif sangat dibutuhkan bagi ekosistem ritel termasuk untuk pemasok (supplier).

"Sejak Maret-April memang sudah mulai naik, setiap bulan ada kenaikan, minusnya berkurang. Tapi kami sudah kehabisan dana. Contohnya untuk bisa stok itu sudah susah, apalagi supplier juga dalam kondisi sulit. Insentif penting agar pemulihan bisa dipercepat," terang Budi.

Dia memberikan perbandingan, insentif yang dikucurkan pemerintah untuk sektor otomotif (insentif PPnBM) dan bagi sektor properti (DP 0% dan PPN ditanggung pemerintah) sukses mendorong penjualan mobil dan rumah siap huni. Budi berharap, insentif serupa bisa segera diberikan pemerintah kepada sektor ritel.

Harapannya, insentif tersebut bisa segera diberlakukan pada bulan Mei nanti. "Harapan kami secepat mungkin, bulan Mei sudah bisa diterapkan. (Pemberlakuan insentif) paling tidak selama enam bulan, paling sedikit tiga bulan sampai Agustus," ujarnya.

Budi menyampaikan, Hippindo pun sudah menemui Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan usulan tersebut, pada Kamis (22/4) lalu. Ada tiga utama yang Hippindo sampaikan kepada Presiden. Pertama, mengenai permintaan vaksin untuk ekonomi dan kesehatan,

Kedua, mengenai kondisi keuangan arus kas ritel selama pandemi, dan Ketiga, mengenai usulan untuk menggerakkan ekonomi guna pemulihan ekonomi nasional

Mengenai Vaksin, Hippindo menghitung ada sekitar 500.000 vaksinasi yang dibutuhkan untuk karyawan anggota Hippindo di bandara, mall, resto, rest area, stasiun, pelabuhan dan commercial area maupun karyawan support dan juga untuk supplier ritel dan penyewa. Vaksinasi ini nantinya akan dikoordinasikan oleh Hippindo.

Vaksinasi terhadap karyawan peritel ini pun diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berbelanja. Hippindo juga akan membuat program “Kami sudah divaksin dan tetap jaga Prokes”. "Ini untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat agar tidak ragu untuk berbelanja, sehingga roda perekonomian kembali bergerak," ungkap Budi.

Mengenai kondisi keuangan arus kas ritel selama pandemi, Hippindo meminta insentif berupa: Pertama, Dukungan modal kerja dari perbankan untuk memastikan lancarnya modal kerja. Suku bunga ringan, penambahan modal kerja, dan dukungan dari perbankan, OJK, dan juga insentif dari PMK.

Kedua, pelaku ritel dan penyewa diberikan insentif dari sisi perpajakan, income tax dalam rangka booster perdagangan 3 bulan ini misalnya free PPN untuk meningkatkan animo konsumen dalam membeli barang terutama dalam rangka ramadan dan lebaran.

Ketiga, pemberian insentif offline yang bisa bebas ongkir seperti online dalam rangka ramadan/lebaran. Keempat, jalur distribusi perlu diamankan seiring dengan timbulnya premanisme yang jelas membebani biaya retailers.

Dalam pemberitaan Kontan.co.id sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan insentif pajak untuk industri ritel dan pusat perbelanjaan atau mal.

“Dengan adanya usulan dari ritel dan pengelola pasar atau mall pemerintah sedang mempersiapkan yang sejalan dengan industri otomotif dan properti dalam waktu singkat akan diumumkan,” kata Menko Airlangga saat Media Gathering Perkembangan Perekonomian Terkini dan Kebijakan PC-PEN, Jumat (23/4).

Tak hanya dari APPBI dan Hippindo, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) juga mendorong adanya insentif. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholaw Mandey juga mengamini pihaknya telah mengajukan usulan insentif kepada pemerintah.

Ada lima poin yang diajukan oleh Aprindo. Pertama, perpanjangan insentif perpajakan dalam rangka penanggulangan pandemi virus corona hingga akhir tahun 2021. Antara lain pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 Impor, percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN), dan diskon angsuran PPh Pasal 25.

Kedua, Aprindo mengajukan insentif yang dapat mengurangi atau membebaskan PPh dan/atau PPN atas sewa ruko dan gedung. Roy bilang insentif ini akan membantu meringankan biaya operasional ritel dan mal yang selama ini musti tetap bayar pajak atas sewa, meskipun penjualan turun.

Ketiga, subsidi listrik, Roy mengaku biar dalam sebulan belum tentu toko ritel buka selama tiga puluh hari, pengusaha tetap perlu membayar tagihan minimum. Ia mengaku subsidi listrik hingga kini belum bisa diakses oleh ritel terlebih pusat perbelanjaan.

Keempat, kepada pemerintah pusat, Aprindo meminta agar bisa mengintervensi pajak/retribusi reklame. Kata Roy, meski pandemi upaya promosi/iklan tetap perlu dilakukan oleh pengusaha. Kelima, Roy bilang implementasi atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik perlu ditangguhkan hingga tahun depan.

Roy mengatakan tahun lalu rata-rata jumlah toko ritel yang tutup dalam pusat perbelanjaan per hari mencapai 5-6 gerai. Tahun ini pun, Aprindo memantau sepanjang Januari-Maret sebanyak 1-2 toko tutup per hari.

“Jadi untuk menggerakkan ekonomi tahun ini untuk tumbuh hingga 5% harus prioritaskan juga industri ritel dan mal. Karena sektor ini punya kontribusi besar terhadap konsumsi rumah tangga. Kalau ada yang tutup dan makin banyak maka tentunya ada dampak ke ekonomi,” ucap Roy.