Ini yang dilakukan Kementerian ESDM untuk cegah penambangan dan ekspor timah ilegal

Kamis, 14 Januari 2021 / 08:05 WIB

Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui masih terus berupaya menyusun regulasi untuk meminimalisir praktik ekspor timah dalam bentuk konsentrat.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengungkapkan sejauh ini merujuk mekanisme yang ada, ekspor raw material ke luar negeri tidaklah memungkinkan. "Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan terus berupaya menyusun regulasi yang dapat menutup celah terjadinya ekspor timah dalam bentuk konsentrat," ujar Yunus kepada Kontan.co.id, Rabu (13/1).

Yunus menambahkan, berdasarkan Mekanisme Tata niaga yang ada maka penjualan raw material timah ke luar negeri sejatinya tidak memungkinkan dilaksanakan.

Adapun, tata niaga timah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Perdagangan 53 Tahun 2018 juncto Permendag 33 Tahun 2015. "Timah yang dapat dijual ke luar negeri harus dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sampai mencapai batasan minimum kadar Sn>99,9% dan dalam bentuk timah murni batangan dengan ukuran dan bentuk tertentu," kata Yunus.

Disisi lain, kedua beleid juga memuat ketentuan dimana kegiatan ekspor pasir timah dilarang karena belum memenuhi batasan dan ketentuan di atas. Jika nantinya ada indikasi atau praktek ekspor pasir timah maka pelanggar akan dikenakan sanksi hukum.

Yunus melanjutkan, saat ini pelaksanaan pengawasan KESDM dilaksanakan terhadap kegiatan usaha yang berizin dengan beberapa modul pelaporan produksi dan verifikasi penjualan sehingga seluruh penjualan legal tercatat dan membayar kewajiban iuran produksi. "Untuk kegiatan ilegal dan penjualan keluar wilayah kepabeanan Indonesia, ada instansi lain dan aparat penegak hukum yang melakukan pengawasan dan penindakan," terang Yunus.

Dalam catatan Kontan.co.id, Ekonom Senior Faisal Basri mengungkapkan praktik penambangan dan ekspor timah ilegal masih marak dan dilakukan secara terang-terangan. Sejumlah oknum aparat, pejabat daerah dan politisi pun diduga turut mendukung aktivitas penambangan dan ekspor timah abal-abal tersebut.

Faisal bilang para oknum tersebut terlibat dengan menjadi pemilik tambang secara langsung maupun tidak langsung. Menurutnya, banyak pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak memenuhi syarat, sehingga hanya menjadi penadah hasil tambang ilegal. Dia menekankan, maraknya penambangan dan ekspor ilegal tersebut membuat pelaku usaha timah legal kalah saing.

"Mereka (oknum-oknum aparat/pejabat) seperti raja di sana. Banyak pemegang IUP tidak memenuhi syarat. karena tujuannya hanya mau jadi penadah hasil tambang ilegal yang harganya lebih murah dibandingkan tambang legal," kata Faisal.

Senada, Praktisi pertambangan timah Indonesia, Teddy Marbinanda menyampaikan bahwa keterlibatan oknum aparat di pertambangan timah ilegal membuat pelaku industri yang patuh secara legal menjadi tidak berdaya.

Kata Teddy, pengabaian atas kekacauan tata kelola timah akan merugikan negara. Sebab, negara kehilangan sumber daya tanpa mendapat penghasilan yang memadai. "Hingga 90% lokasi penambangan ilegal ada di IUP PT Timah. Sebagian besar hasil penambangan ilegal dijual ke pihak lain dengan harga murah. Tidak adil bagi PT Timah dan negara," terangnya.

Dari sisi ekspor, sejumlah negara tetangga tercatat masih mengimpor pasir timah dari Indonesia. Padahal, ekspor pasir timah sudah dilarang. Bahkan, Singapura yang tidak punya tambang timah bisa mengekspor balok timah.

Menurut Faisal, kondisi itu terjadi karena lemahnya penegakan aturan meski aturannya sudah lengkap. Selain itu, pemerintah juga tampak tidak begitu serius memperhatikan komoditas timah. "Saya hampir tidak pernah melihat Menteri ESDM, Pak Luhut (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) membahas timah. Kalau nikel, bauksit sering," sebut dia.