Reporter: Muhammad Julian | Editor: Adi Wikanto
Perkiraan Rosan, akan ada setidaknya sekitar 20 juta pekerja sektor formal yang bisa mengikuti program vaksinasi gotong-royong bila program vaksinasi mandiri swasta tersebut jadi terealisasi.
Ketika ditanyai seputar teknis pengadaan vaksin, Rosan mengaku belum bisa memberi informasi pasti, sebab pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah. “Nanti kita menunggu dari pemerintah, apakah pihak swasta boleh melakukan importasi langsung sesuai dengan usulan kami,” ujar Rosan.
Di lain pihak, wacana pelaksanaan vaksinasi mandiri Covid-19 oleh perusahaan swasta mendapatkan sorotan dari epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman. Ia menilai, pemerintah sebaiknya mengkaji secara cermat rencana pelaksanaan vaksinasi mandiri, sebab program tersebut berisiko kontraproduktif dengan prioritas kelompok penerima vaksin Covid-19 yang telah dicanangkan pemerintah.
Apalagi, ketersediaan vaksin Covid-19 diperkirakan memiliki jumlah yang terbatas. “Jangan sampai dua skema ini saling meniadakan atau kontraproduktif atau saling berlawanan,” tutur Dicky saat dihubungi oleh Kontan.co.id, Senin (15/2).
Di sisi lain, ia juga masih menyangsikan efektivitas pelibatan swasta dalam penanganan wabah pandemi Covid-19. Ia bilang, pelibatan pihak swasta dalam pelaksanaan vaksinasi belum tentu mempercepat tercapainya kekebalan kelompok atawa herd immunity, terlebih apabila program vaksinasi mandiri tidak diikuti oleh penambahan alokasi stok vaksin Covid-19 untuk program vaksinasi di Indonesia.
Di sisi lain, menurut catatan Dicky, sejauh ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa pelibatan pihak swasta cukup efektif dalam penanganan wabah pandemi. “Makanya untuk ini saya minta sangat dipertimbangkan, dan bukan berarti tidak sama sekali memungkinkan untuk bisa dilakukan, tapi harus ada konsep yang jelas,” ujar Dicky.
Sementara itu, Juru Bicara Vaksinasi Bio Farma, Bambang Heriyanto mengatakan, pemerintah telah mengamankan kuota vaksin Covid-19 untuk program vaksinasi gratis pemerintah yang saat ini sedang berlangsung. “Vaksinasi gotong-royong (mandiri) ini juga bukan untuk komersialisasi karena tetap diberikan secara gratis kepada pekerja,” tambah Bambang saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (15/2).
Ketika ditanyai soal ada tidaknya keterlibatan Bio Farma dalam program vaksinasi mandiri swasta, Bambang mengaku belum bisa memberi keterangan pasti lantaran masih menunggu regulasi. “Kita lihat regulasi dan tata laksananya saja dulu. Sebagai BUMN kami siap untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah,” tutur Bambang.
Selanjutnya: Pastikan distribusi vaksin tahap kedua berjalan lancar, pemerintah gandeng swasta
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
