Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Walau sudah hampir delapan bulan, ternyata realisasi anggaran di sejumlah kementerian masih minim. Buktinya, hingga Agustus 2021 ini, ada sejumlah kementerian yang memiliki realisasi anggaran yang belum mencapai setengah dari pagu anggaran tahun 2021.
Lihat saja, realisasi anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru 50% dari pagu anggaran tahun 2021. Sekedar mengingatkan, pagu anggaran Kemenhub setelah refocussing adalah Rp 31,3 triliun.
“Dari apa yang sudah kami lakukan, kami laporkan serapannya sudah mencapai 50%,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (26/8).
Walau baru mencapai setengah dari anggaran tahun ini, namun Budi bilang bahwa capaian ini lebih baik dari realisasi pada Agustus 2020. Sebab, itu pihaknya optimistis, realisasi anggaran Kemenhub dapat mencapai prognosa yang ditargetkan sebesar 95,87% di akhir tahun.
“InsyaAllah tercapai kalau mungkin bahkan kami lakukan lebih,” tegas dia.
Baca Juga: Kemenhub dukung penerapan aplikasi PeduliLindungi di seluruh moda transportasi
Budi menambahkan, pencapaian belanja pemerintah saat ini masih diwarnai tekanan karena adanya pandemi Covid-19 dan refocussing yang cukup intensif. Meski begitu, dia memaknai hal tersebut merupakan tantangan agar belanja pemerintah dapat berdampak pada ekonomi masyarakat.
Kemenhub berkomitmen untuk terus mempercepat realisasi anggaran tahun 2021. Yakni dengan melakukan koordinasi setiap minggu pada satuan kerja (satket) yang tidak mencapai target. Pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan realisasi anggaran.
“Bapak presiden setiap kali mengatakan lakukan secepat mungkin penyerapan anggaran,” ujar Budi.
Selain Kemenhub, realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) malah lebih mini. “Realisasi pagu anggaran per 24 Agustus adalah sebesar Rp 67,66 triliun atau setara 49,1% dari total anggaran, dengan progres fisik sebesar 51,38%,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Asal tahu saja, pagu anggaran Kementerian PUPR setelah refocussing adalah sebesar Rp 137,81 triliun.
Baca Juga: Kementerian PUPR alokasikan Rp 13,64 triliun untuk padat karya infrastruktur
Selain itu, Basuki menerangkan, realisasi program padat karya tunai telah mencapai Rp 14,37 triliun atau 61,83% dari total Rp 23,24 triliun dengan progres fisik sebesar 58,7 %.
“Serta progres serapan tenaga kerja sebesar 899.031 orang atau 72,93% dari total target serapan 1,23 juta orang pekerja,” ucap dia.
Basuki menerangkan, pihaknya akan melakukan upaya percepatan realisasi anggaran tahun 2021. Antara lain mempercepat penyelesaian, administrasi dan revisi anggaran, realokasi anggaran antar paket untuk mempercepat pembayaran paket multi years contract (MYC) dengan progres tinggi.
Lalu, mempercepat pelaksanaan pekerjaan sesuai target dan batas waktu penyelesaian (meningkatkan monitoring/pengawasan menyelesaikan masalah tanah dan lainnya).
Selanjutnya, mempercepat penyelesaian kegiatan padat karya sesuai dengan target dan sasaran. Serta mempercepat pelaksanaan dukungan penanganan Covid-19 dan penanganan bencana.
Realisasi anggaran yang masih mini pun dialami Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hingga Agustus 2021, realisasi anggaran di Kementerian Desa PDTT ini baru 47,15%.
Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menjelaskan, anggaran Kementerian Desa PDTT semula sebesar Rp 3,68 triliun. Setelah adanya refocussing, anggaran Kementerian Desa PDTT menjadi Rp 3,08 triliun.
Dia menambahkan, jenis belanja refocussing diantaranya bersumber dari belanja perjalanan dinas, honorarium, paket meeting, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat/pemda yang bukan arahan presiden. Lalu, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan, dan peralatan/mesin.
Baca Juga: Ini penjelasan Kemendag soal beda tugas dengan Badan Pangan Nasional
Abdul mengatakan, pihaknya akan terus berupaya mempercepat realisasi anggaran. Diantaranya melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam percepatan pelaksanaan revisi – revisi anggaran dan percepatan penyelesaian kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan lelang atau kontraktual.
“Kami terus berupaya mempercepat realisasi anggaran tahun 2021 sesuai dengan rencana penarikannya dengan melakukan percepatan penyelesaian kelengkapan administrasi dalam pemberian bantuan kepada desa, bumdes dan masyarakat,” pungkas Abdul.
Selanjutnya: Kasus COVID-19 melonjak, Vietnam minta WHO kirim vaksin secepatnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
