Pertama, dari perspektif kesejahteraan sosial. Sebagian besar penduduk miskin tidak menerima uluran tangan karena banyak negara tidak memiliki infrastruktur penyaluran yang memadai. Dalam hal ini, termasuk negara tidak memiliki daftar nama warga miskin secara komprehensif.
Misalnya di Thailand, kurang dari separuh penduduk miskin yang memiliki kartu kesejahteraan sosial yang diperlukan.
Kedua, dari perspektif politik. Bantuan yang lebih tepat sasaran dianggap tidak menguntungkan mayoritas masyarakat yang ada di atas garis kemiskinan. Padahal, masyarakat kelas ini merasa tetap merasakan tekanan inflasi.
Baca Juga: UPDATE Harga BBM Shell Hari Ini, 3 Jenis Bensin Turun Harga, Dua Jenis Solar Naik
Ketiga, dari perspektif kebijakan industri. Dengan subsidi yang diberikan pemerintah, bisa menciptakan kontrol harga. Kontrol harga ini dirasa dapat melindungi perusahaan dari kenaikan biaya produksi pasca Covid-19.
Keempat, dari perspektif kebijakan moneter. Bantuan yang tepat sasaran masih tetap menyundut inflasi. Namun, ini menjadi masalah bagi negara yang memiliki otoritas moenter yang kurang kredibel dalam menjangkar ekspektasi inflasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
