/2023/05/14/264219921.jpg "Harga Pertamax Ditahan, Selisih Rp 4.700/Liter! Siapa yang Menanggung Bebannya?")
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Harga Keekonomian Bisa Naik, Tapi Ada Risiko Inflasi dan Migrasi Konsumsi
Bisman menilai, jika mengikuti tren harga minyak dunia serta pelemahan rupiah saat ini, maka harga Pertamax atau BBM RON 92 semestinya berada jauh di atas harga jual sekarang.
Menurutnya, wajar apabila Pertamina maupun badan usaha swasta mempertimbangkan kenaikan harga BBM non-subsidi untuk memangkas disparitas antara harga keekonomian dengan harga di pasar.
Namun, ia mengingatkan bahwa kenaikan harga tersebut berpotensi berdampak pada inflasi, kenaikan biaya transportasi dan logistik, hingga tekanan daya beli kelas menengah.
Selain itu, ada risiko pergeseran konsumsi dari Pertamax ke BBM subsidi seperti Pertalite apabila selisih harga semakin lebar.
"Yang perlu diperhatikan dampaknya terhadap inflasi dan biaya transportasi maupun logistik. Termasuk juga perlu menjaga daya beli kelas menengah serta dampak perpindahan konsumsi dari Pertamax ke BBM subsidi," imbuh Bisman.
Ekonom UI: Penahanan Harga Lebih Banyak Faktor Non-Ekonomi
Pengamat BUMN sekaligus ekonom dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menyoroti bahwa kebijakan menahan harga Pertamax dan BBM RON 92 kemungkinan besar lebih mempertimbangkan faktor non-ekonomi.
Menurut Toto, jika merujuk indikator kurs rupiah dan harga minyak acuan, maka harga Pertamax seharusnya sudah berada di kisaran Rp 17.000 per liter.
"Jadi kalau masih dipertahankan, berarti pertimbangan supaya tidak terjadi migrasi ke Pertalite, dan juga mempertahankan daya beli kelas menengah yang makin susut," kata Toto.
Jika Ada Kompensasi, Bagaimana Skema untuk Swasta?
Toto juga mempertanyakan apabila pemerintah benar-benar membuka opsi kompensasi untuk menahan harga BBM non-subsidi, bagaimana skema pembayaran akan diterapkan bagi badan usaha swasta.
Ia menilai, kompensasi bagi Pertamina masih memungkinkan selama pemerintah membayarkan selisih harga. Namun untuk badan usaha swasta yang tidak mendapatkan kompensasi, tekanan margin bisa menjadi persoalan besar.
Di sisi lain, kebijakan kompensasi juga harus mempertimbangkan kondisi fiskal negara, terutama karena anggaran subsidi dan kompensasi energi saat ini sudah membengkak.
"Buat Pertamina ini oke saja, sepanjang kompensasi dibayarkan. Problem di swasta yang tidak terima kompensasi, mungkin mereka akan kesulitan. Ketahanan fiskal negara menjadi kata kunci. Jadi tunggu keputusan Menkeu dan menteri ESDM," tandas Toto.
Dengan kondisi harga minyak global yang masih tinggi serta tekanan nilai tukar rupiah, penahanan harga Pertamax dan BBM non-subsidi RON 92 menjadi dilema kebijakan: menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi, namun berpotensi menekan margin badan usaha dan membuka perdebatan baru soal peluang kompensasi di luar skema regulasi yang berlaku saat ini.
Potensi Dampak Kenaikan Harga BBM RON 92
| Dampak | Penjelasan |
|---|---|
| Inflasi naik | Harga energi memicu kenaikan harga barang/jasa |
| Biaya transportasi & logistik meningkat | Ongkos distribusi barang ikut naik |
| Daya beli kelas menengah tertekan | Konsumsi rumah tangga melemah |
| Migrasi konsumsi ke BBM subsidi | Risiko peralihan dari Pertamax ke Pertalite |
| Margin badan usaha tergerus jika harga ditahan | Jika tidak ada kompensasi, korporasi bisa rugi |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
