Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
Kata Iskadar insnetif perpajakan untuk dunia usaha perlu dilanjutkan sebab, keberlangsungan dunia usaha akan berharap tenaga kerja. Dus, harapannya cashflow dunia usaha bisa bertahan di tengah pandemi, dan tetap mempekerjakan karyawannya.
Keempat, anggaran program prioritas sebesar Rp 117,04 triliun, atau dipangkas Rp 10,81 triliun dari pagu awal sebesar Rp 127,85 triliun.
Kelima, anggaran dukungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Korporasi menjadi Rp 171,77 triliun, turun Rp 21,97 triliun dari pagu sebelumnya yakni Rp 193,74 triliun.
Iskandar menekankan untuk kedua program tersebut yang anggarannya dipangkas telah melewati evaluasi pelaksanaan pemerintah pasca pelaksanaannya tahun lalu dan di semester I-2021.
“Karena realisasinya yang masih rendah kemudian manfaat ekonominya tidak terlalu besar, multiplier effect-nya rendah, sehingga dikurangi UMKM dan Korporasi dan yang di program prioritas menurun,” kata Iskandar.
Setali tiga uang, Iskandar menekankan meskipun ada PPKM Darurat Jawa-Bali dan pengetatan PPKM Mikro di luar Jawa-Bali, total anggaran PEN 2021 tidak ada perubahan yakni masih sebesar Rp 699,43 triliun.
Baca Juga: Djasa Ubersakti (PTDU) kantongi kontrak baru Rp 126 miliar pada Semester I-2021
Sebagai informasi, berita ini sekaligus mengklarifikasi pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidan Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebutkan bahwa anggaran PEN 2021 bertambah Rp 225,4 triliun menjadi Rp 924,83 triliun.
“Ini memang ada usulan tambahan anggaran Rp 225,4 triliun di mana ada kesehatan Rp 120,72 triliun, perlindungan sosial Rp 28,7 triliun, program prioritas Rp 10,98 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp 50,04 triliun, dan insentif usaha Rp 15,1 triliun,” kata Menko Airlangga saat Konferensi Pers, Senin (5/7).
Mengklarifikasi pernyaaanya, dalam keterangan resminya Airlangga menyebut dana sebesar Rp 225,4 triliun tersebut merupakan hasil refocusing anggaran dari program lain, dan bukan merupakan tambahan alokasi anggaran.
“APBN bergerak antisipatif, fleksible namun tetap aman. Total belanja negara untuk tahun ini tetap dijaga di angka Rp 2.750 Triliun, dan tidak ada penambahan anggaran belanja,” kata Airlangga dalam keterangannya, Selasa (6/7).
Selanjutnya: Realisasi belanja infrastruktur mencapai Rp 53 triliun per Juli 2021
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
