Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali yang berlangsung selama dua pekan diprediksi akan menggerus ekonomi di awal tahun. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di batas bawah minus 1% hingga batas atas 1% pada kuartal I-2021.
Josua mengatakan pemulihan ekonomi domestik pada kuartal I-2021 diperkirakan belum cukup signifikan meskipun pemerintah akan mulai program vaksinasi pada awal tahun ini.
Menurutnya, vaksinasi merupakan kondisi prasyarat yang perlu dipenuhi untuk dapat mendorong pemulihan ekonomi lebih lanjut di tahun ini. Kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat yang akan diberlakukan pada 11 hingga 25 Januari 2021 diperkirakan akan membatasi pemulihan ekonomi pada Januari-Maret tahun 2021.
Baca Juga: IMLOW minta pemerintah menunda kenaikan tarif jalan tol untuk angkutan logistik
Hal ini mengingat kebijakan pengetatan secara terbatas tersebut akan berlaku pada sebagian besar kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Sebab, ekonomi di pulau Jawa masih berkontribusi paling besar terhadap perekonomian nasional.
Sebagai gambaran data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal I-2020 lalu melaporkan realisasi produk domestik bruto (PDB) sebesar 2,97% year on year (yoy). Pencapaian ini didominasi oleh kelompok provinsi di pulau Jawa dan pulau Sumatera.
Secara rinci, kelompok provinsi di pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, yakni sebesar 59,14%, diikuti oleh pulau Sumatera sebesar 21,4%, Pulau Kalimantan sebesar 8,12%, dan pulau Sulawesi sebesar 6,19%, serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,95%. Sementara kontribusi terendah ditorehkan oleh kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua.
Alhasil dengan kebijakan PPKM saat ini, Josua bilang dampaknya akan membatasi mobilitas masyarakat di luar rumah yang selanjutnya juga akan berpengaruh pada produktivitas sektor-sektor ekonomi secara khusus restoran, pusat perbelanjaan.
Baca Juga: Kasus Covid-19 melonjak, Sri Mulyani prediksi ekonomi kuartal I-2021 tumbuh melambat
Dalam upaya menjaga supaya tingkat konsumsi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, tidak lebih terpuruk, Josua mengatakan pemerintah perlu mengoptimalkan produktivitas penyaluran program perlindungan sosial.
“Selain itu, dalam rangka menjaga tingkat kepercayaan konsumen kelas menengah-atas, pemerintah perlu mendorong kesuksesan program vaksinasi tahap awal yang tentunya tetap diikuti oleh protokol kesehatan,” kata Josua kepada Kontan.co.id, Senin (18/1).
Josua menegaskan belanja bansos dan anggaran kesehatan terutama alokasi program vaksinasi pada awal tahun ini perlu tetap diprioritaskan guna menjaga sumber pertumbuhan ekonomi nasional, yakni konsumsi masyarakat.
Baca Juga: Strategi Sri Mulyani dorong belanja K/L capai Rp 412,5 triliun di kuartal I 2021
“Agar tidak memburuk mengingat pemerintah di waktu yang bersamaan juga menerapkan kenaikan cukai hasil tembakau serta kebaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III yang berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat,” ujar Josua.
Kendati pemulihan ekonomi di kuartal I-2020 bakal terbatas, Josua menilai efek PPKM diperkirakan tidak akan mendorong pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan kuartal II hingga kuartal IV tahun 2020.
Selanjutnya: Sri Mulyani optimistis ekonomi rebound mulai kuartal II-2021
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
