/2026/01/02/1857712073.jpg "Dana Haji Tertahan, PIHK Talangi Armuzna: Haji Khusus 2026 di Ujung Tanduk")
Reporter: Rilanda Virasma | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Sementara itu, Juru Bicara Tim 13 Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Zaky Zakaria Ashari, menyebut hambatan utama pencairan dana pengembalian keuangan (PK) terjadi pada proses verifikasi dokumen.
“Di lapangan, meskipun dokumen sudah dipenuhi, proses PK tetap belum berjalan baik. Sistem membaca hasil scan paspor, tapi kalau dianggap tidak memadai, langsung gagal,” kata Zaky.
Ia menjelaskan, perbedaan ejaan nama antara paspor dan data pendaftaran—meskipun hanya satu huruf—kerap membuat dokumen dinilai tidak valid. Permasalahan serupa juga terjadi pada proses sinkronisasi data BPJS.
“Orangnya sama, tapi karena beda ejaan nama, sistem menganggap tidak valid. Padahal jamaah sudah terdaftar sebagai peserta BPJS,” ujarnya.
Selain itu, Zaky menyoroti proses pemenuhan istithaah kesehatan melalui sistem Siskohatkes yang dinilai semakin memperumit proses pencairan dana jemaah.
Tonton: Indonesia Hentikan Impor Solar 2026: Dampak Swasta & Peran Kilang Pertamina
“Kami sudah mengusulkan agar ada verifikasi manual dengan unggah dokumen sebagai alternatif. Fasilitasnya ada, tapi tetap dipaksakan robotik. Dengan timeline Saudi yang sangat ketat, ini berisiko,” katanya.
Ia pun mengingatkan potensi terburuk apabila persoalan ini tidak segera diselesaikan.
“Kalau Saudi-nya juga kekeuh atas timeline, yang kita khawatirkan bersama, Haji Khusus 2026 gagal berangkat. Na’uzubillaah,” pungkas Zaky.
Kesimpulan
Tertahannya dana jemaah haji khusus di BPKH memaksa PIHK menanggung beban pembiayaan Armuzna di tengah tenggat ketat Arab Saudi, sehingga menimbulkan tekanan likuiditas serius dan risiko gangguan keberangkatan Haji Khusus 2026. Masalah ini tidak semata soal keterlambatan administratif, melainkan mencerminkan ketidaksinkronan sistem verifikasi, rigiditas digitalisasi, dan lemahnya mitigasi risiko dalam tata kelola keuangan haji. Tanpa solusi cepat dan fleksibel, terutama pada verifikasi dokumen dan mekanisme pencairan, beban pembiayaan akan terus dialihkan ke PIHK dan berpotensi berujung pada kegagalan keberangkatan jemaah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
