/2026/01/02/1857712073.jpg "Dana Haji Tertahan, PIHK Talangi Armuzna: Haji Khusus 2026 di Ujung Tanduk")
Reporter: Rilanda Virasma | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) kembali terpaksa menalangi pembayaran paket layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) lantaran dana pelunasan jemaah haji khusus masih tertahan di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Kondisi ini terjadi hingga batas akhir pembayaran Armuzna yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi pada Minggu (4/1/2026). Situasi tersebut dinilai berisiko mengganggu tahapan penyelenggaraan dan keberangkatan jemaah haji khusus tahun 2026.
Permasalahan ini disampaikan oleh 13 Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PIHK/PPIU) yang menilai keterlambatan pencairan dana berpotensi menimbulkan hambatan serius, mulai dari pengurusan visa hingga kepastian keberangkatan jemaah.
Meski Kementerian Haji dan Umrah RI telah menggelar diskusi terbatas dengan asosiasi pada Jumat (2/1/2026) dan menjanjikan percepatan administrasi, hingga kini dana jemaah masih belum tersalurkan ke PIHK.
Ketua Tim 13 Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Muhammad Firman Taufik, menegaskan bahwa pembayaran paket Armuzna merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus.
Baca Juga: Lapor SPT Paling Lambat 31 Maret 2026 Harus dengan Coretax, Ini Cara Aktivasi Akunnya
“Kalau pembayaran paket Armuzna tidak dilakukan sampai batas waktu yang ditetapkan Arab Saudi, maka proses berikutnya tidak bisa dilanjutkan. Artinya, tidak bisa masuk ke tahap pengurusan visa dan berisiko tidak berangkat,” ujar Firman dalam keterangan resmi, Minggu (4/1/2026).
Firman yang juga Ketua Umum DPP Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) menjelaskan, meskipun dana jemaah sebesar USD 8.000 per jemaah masih berada di BPKH, PIHK telah menunaikan kewajiban pembayaran kontrak Armuzna secara penuh sesuai total kuota yang dialokasikan.
“PIHK sudah melaksanakan kewajiban pembayaran Armuzna untuk seluruh kuota, meskipun dana jemaah belum dapat dicairkan. Ini dilakukan agar proses penyelenggaraan haji khusus tidak terhenti,” katanya.
Tonton: Indonesia Hentikan Impor Solar 2026: Dampak Swasta & Peran Kilang Pertamina
Namun demikian, tekanan keuangan PIHK kian besar karena pembayaran kontrak Armuzna dilakukan saat jumlah jemaah final belum diketahui. Hingga Jumat (2/1/2026), jumlah jemaah yang telah melunasi baru mencapai 6.101 orang atau sekitar 28,7 persen, ditambah 4.042 jemaah cadangan, masih jauh dari total kuota 17.680 jemaah.
“PIHK membayar dalam kondisi belum tahu berapa perolehan jemaah final. Ini tentu menimbulkan risiko dan tekanan likuiditas yang tidak kecil,” ujarnya.
