Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Yudho Winarto
Dalam keterbukaan informasi, Bank BJB juga menyampaikan rencananya dalam penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) II atau rights issue sebanyak 1,83 miliar lembar saham seri B.
Direksi Bank BJB menjelaskan dana hasil rights issue tersebut akan dimanfaatkan untuk ekspansi kredit tahun ini.
Selanjutnya ada PT Banknational Nobu Tbk (NOBU) yang bakal melaksanakan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD III) atau rights issue.
Baca Juga: Teka-Teki Perusahaan Asuransi dalam Pengawasan Khusus OJK, Perlu Diumumkan Namanya?
Mengutip keterbukaan informasi, Bank Nobu berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 2,6 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham.
Sehubungan dengan PMHMETD III dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 per saham.
Terkait besaran nominal rights issue ini belum ditentukan, dan perusahaan akan meminta persetujuan dalam agenda rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang akan digelar pada tanggal 17 April 2023.
Rencana aksi korporasi ini diumumkan tidak lama setelah Dian Ediana Rae mengkonfirmasi isu merger NOBU dan PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP). Ia mengungkapkan bahwa proses konsolidasi sudah bergulir, bahkan sudah ada tim yang mengurusi penggabungan atau merger tersebut.
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) juga berencana menggelar aksi korporasi pada tahun ini. BEKS akan melanjutkan Penawaran Umum Terbatas VIII pada triwulan III Tahun 2023 dengan target sebesar Rp600 miliar sampai dengan Rp 1,5 triliun.
Rencana tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya dalam menyelaraskan bisnis pada tahun 2023-2025 mendatang.
Baca Juga: OJK: Ada 67 Rencana IPO Senilai Rp 62,22 Triliun di Kuartal I-2023
Di samping itu, OJK juga memastikan penerapan manajemen risiko dan tata kelola Bank yang baik dalam setiap aktivitas pengelolaan portofolio aset produktif dan pendanaan serta memitigasi risiko konsentrasi yang berdampak terhadap kinerja keuangan Bank.
"OJK juga terus melakukan berbagai langkah kebijakan kolaboratif dan sinergi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, baik secara langsung maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka mengantisipasi dampak dan tekanan global yang mungkin terjadi," imbuh Dian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
